Tribun Pringsewu

Pemkab Pringsewu Tunda Tunjangan Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menunda Tunjangan Tambahan Penghasilan Beban Kerja (TTPBK)

Pemkab Pringsewu Tunda Tunjangan Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS
Tribunnews
Ilustrasi Uang 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan Cahyono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menunda Tunjangan Tambahan Penghasilan Beban Kerja (TTPBK) sebelumnya disebut Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pegawai negeri.

Penundaan tersebut mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemkab setempat.

Selain itu, Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD P 2019 telah disahkan menjadi Perda, Jumat (1/8/2019) di Rapat Paripurna DPRD Pringsewu.

Ketua DPRD Pringsewu Aminallah Adisyanto membenarkan terkait penundaan TTPBK tersebut. "Keuangan daerah kita belum mampu untuk melaksanakan TTPBK di 2019 ini," jelasnya, Jumat (2/8).

Wakil Ketua DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan menambahkan, TTPBK belum dapat diterapkan karena dianggap membebani APBD. "Bukan ditolak, tapi kita tunda (APBD Murni 2020)," ujarnya.

Anggota DPRD Pringsewu Terpilih Dilantik 19 Agustus 2019

Menurutnya, dalam catatan DPRD, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu masih belum signifikan. Merujuk 2018 lalu, target PAD tidak tercapai 100 persen.

Hanya tercapai 83,62 persen atau sebesar Rp 71 miliar dari target Rp 85 miliar. Sedangkan target PAD 2019 ini sekitar Rp 87 miliar. Sagang berharap, TTPBK dilaksanakan setelah PAD mengalami peningkatan.

Sekretaris Kabupaten Pringsewu Budiman PM menjelaskan, penundaan TTPBK karena terbatasnya anggaran.

Pemasukan PAD menjadi pertimbangan penilaian masing-masing kepala OPD tersebut.

Halaman
12
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: martin tobing
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved