Tribun Lampung Selatan

Sambangi DPRD, Warga Pulau Sebesi Sampaikan Aspirasi Tolak Penambangan Pasir Laut

Masyarakat Pulau Sebesi Lampung Selatan (Lamsel) menyatakan menolak segala bentuk aktivitas perusahaan PT Lautan Indonesia Persasda (LIP) di sebesi.

Sambangi DPRD, Warga Pulau Sebesi Sampaikan Aspirasi Tolak Penambangan Pasir Laut
Tribunlampung.co.id/Kiki
Hearing DPRD dengan warga Pulau Sebesi 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masyarakat Pulau Sebesi Lampung Selatan (Lamsel) menyatakan menolak segala bentuk aktivitas perusahaan PT Lautan Indonesia Persasda (LIP) di pulau sebesi.

Hal ini diungkapakan secara tegas oleh Taufik selaku juru bicara masyarakat Pulau Sebesi saat Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Lampung, WALHI Lampung, dan Masyarakat Pulau Sebesi dalam rangka penyampaian izin pertambangan pasir laut di wilayah perairan Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (10/9/2019).

Dalam bentuk penolakan itu, mereka menyambangi kantor DPRD untuk menyampaikan penolak penambangan pasir di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK) yang dilakukan oleh PT LIP.

Didepan Ketua DPRD Lampung beserta anggota Dewan lain nya, Taufik menceritakan bahwa pada 28 Agustus 2019 ada kapal besar yang ingin melakukan penambangan di sekitar wilayahnya.

Kemudian masyarakat Desa diundang untuk bertemu dengan Direktur PT LIP Steven untuk melakukan sosialisasi bahwa pihak nya akan melakukan penambangan.

"Secara tegas kami menolak adanya kegiatan tambang tersebut karena akan ada pencemaran lingkungan, merugikan nelayan, merusak biota laut dan sebagainya," jelas Taufik.

Lanjutnya, Pada 29 Agustus sekitar jam empat sampai enam sore, kita temukan kapal tersebut. Dan benar ada proses penambangan.

2 Sopir Digerebek Polisi Saat Asyik Pesta Sabu di Rumah

Sebagai bentuk pengaduan nya kepada wakil rakyat, perwakilan warga pulau sebesi tersebut berharap para Anggota DPRD Provinsi Lampung bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menyampaikan kepada pihak terkait hingga bisa mencabut izin usaha PT LIP.

VIDEO Viral Wali Kota Malang Cium Kaki Warga Papua, Ini Tanggapan Pemkot Malang

Sementara itu Direkur Walhi Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri menilai izin PT LIP ini cacat administrasi dalam penerbitannya dan izin tersebut tidak mempunyai landasan hukum.

"Pemprov Lampung harus mengambil ketegasan untuk mencabut izin usaha tambang," ucapnya.

Kedatangan masyarakat tersebut diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan anggota DPRD Provinsi Lampung lainnya yakni Fitoni Hasan, Sahlan Syukur, Nurul Ikhwan, Joko Santoso, Watonie Nordin dan sebagainya.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved