Cegah KDRT Wagub Nunik Akan Tempatkan Psikolog di Tiap Puskesmas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Lembaga Advokasi Perempuan (Damar) Lampung menggelar workshop dengan tema "Komitmen femokrat provinsi Lampung dalam konteks kebijakan dan anggaran untuk pemenuhan hak kesehatan perempuan".

Acara yang berlangsung di Hotel Emersia, Selasa (24/9/2019) dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bayana dan aktivis HAM Siti Noor Laila.

Wagub Nunik saat menyampaikan sambutannya dihadapan peserta workshop menjelaskan saat ini menjadi keharusan peremuan dilidungi. Maka dari itu sudah sangatlah wajar kalau saat perempuan sudah mulai sejajar dengan laki-laki.

Sinergisitas antara pemerintah dengan Damar dan lembaga lainnya untuk menjadikan perempuan itu lebih dihargai. Makanya dengan diwacanakan adanya psikolog di setiap puskesmas ini untuk menjawab keresahan masyarakat.

Jadi sebelum berobat maka bisa difasilitasi oleh psikolog untuk menceritakan apa saja yang menjadi problematika yang dialami pasien di puskesmas tersebut.

“Karena selama ini kaum perempuan itu selalu diperlakukansemena-mena oleh laki-laki yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jadi solusinya jika ada psikolog di setiap puskesmas maka mereka berkonsultasi,” katanya.

• BREAKING NEWS - Satu Unit Mobil Terparkir di Halaman DPRD Lampung Jadi Pelampiasan Massa

Apapun hasil dari workshop ini dirinya sangatlah menyambut baik dan ini menjadi bagian dari sinergisitas dari pemangku kebijakan dan juga tanggung jawab dari pemerintah.

Memang faktanya itu ada tetapi masyarakat seperti hal yang biasa menanggapi itu semua, dan hanya sebatas menoleh saja dan hanya memberikan ucapan kata kasihan.

• BREAKING NEWS - Peserta Aksi Minta 14 Tuntutan Ini Disepakati DPRD Lampung

Sampai dengan pertengahan Oktober akan ada masa penyusunan anggaran untuk tahun 2020 dan masa ini cukup esensial apa saja sasaran dan ide yang akan dimasukan dalam wacana tersebut.

Direktur Damar Lampung Selly Fitriani mengatakan adanya workshop ini untuk membangun sinergi antara aktivis dan pemerintah untuk rekonstruksi kepentingan kelompok perempuan.

Berdasarkan data tahun ini hingga per Juli kasus KDRT sampai saat ini yang ditangani Damar ada sebanyak 10 kasus, tahun 2017 ada sebanyak 24 dan tahun 2018 ada 30 kasus.

“Saat ini pemerintah sudah sangatlah banyak membantu, dan kita harus bersinergi dalam memecahkan persoalan yang ada saat ini, “ katanya

Memang belum mencapai target RPJMN dan harus diperjuangkan pada kekuatan dalam hal tersebut dan saat ini kuota jabatan perempuan sangat diperhitungkan.
Tentunya kondisi ibu dan mendukung dalam segala bidang sehingga perempuan mampu mengangi isu politik.

Apa yang dilakukan harus mendapatkan dukungan, hingga saat ini saja ada empat kabupaten yang stuntingnya tinggi yakni Lamsel, Lamtim, Lamteng dan Tanggamus.

Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bayana menerangkan pihaknya selalu berkordinasi dengan siapapun terkait dalam mencegah kekerasan yang dialami perempuan.