Dana Bantuan PKH Diduga Dipotong Oknum Pendamping, Warga Lapor ke DPRD dan Penegak Hukum

Meski begitu, untuk proses sanksi kepada oknum pendamping yang melakukan kesalahan akan terus dilakukan.

"Memang betul, untuk proses sanksinya kami pun tetap lanjut, yang bersangkutan sudah kami panggil dan sudah ditanyakan semuanya, dia sudah mengakui dengan data-data yang disampaikannya. Berdasarkan itu, sudah kita buatkan nota dinas menuju ketua pelaksana PKH yaitu di dinas sosial, untuk ditindaklanjuti proses lanjutan," paparnya.

• Heboh Anggaran Rp 82,8 M untuk Beli Lem Aibon, Disdik DKI Jakarta Buka Suara

"Sekarang proses SP dua dari dinas, jadi kami sekarang tinggal menunggu bagaimana kebijakan dari masyarakat Lampung Barat dan dari pihak penegak hukum bagaimana kebijakan terkait, jika ada pertimbangan-pertimbangan dari proses yang sudah dijalankan dengan baik oleh yang bersangkutan, dengan telah dikembalikannya uang bantuan itu," 

"Memang tidak dapat dipungkiri, ini merupakan tindakan yang sangat memalukan untuk pelaksana PKH Kabupaten Lampung Barat," tuturnya.

Pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami tidak memungkiri jika memang proses hukumnya tetap berlanjut, itu adalah hak dari masyarakat pelapor dan kewajiban pihak penegak hukum. Dan jika memang petunjuk dari atasan untuk mengeluarkan SP 3, kami siap, proses harus tetap jalan," tegasnya.

Senada dengan Arsyah, Ferri Istanto Ketua PPKH Lambar yang juga sebagai Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Lambar mengatakan siap menindaklanjuti jika memang terbukti salah.

"Juga jika anggota dewan memanggil kami siap. Termasuk pendamping yang bersangkutan kami siap menghadirkannya," ucap Ferri.

Selama ini menurut Ferri, pibaknya selalu menekankan bahwa tidak ada pemotongan sepeserpun.

"Selama ini juga, jika kami turun ke KPM-KPM/penerima KPH tidak ada yang memotong bantuan, tidak ada sama sekali," tambahnya.

Terpisah, Peratin Pekon Luas Haidir membenarkan adanya laporan warganya terkait pemotongan bantuan PKH oleh oknum pendamping.

"Memang benar ada laporan warga, sehingga pendamping PKH Mega Vabelia bersama penerima PKH sudah kita kumpulkan di kantor, karena saya lihat ada keganjilan dana yang sampai kepada penerima bantuan," ujar Haidir membenarkan.

"Kami tanyakan kepada pendamping tolong jelaskan, kalau memang ada kesalahan teknis tolong jelaskan, kalau memang ada pemotongan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, sebagai pendamping PKH tolong dipertanggung jawabkan agar tidak ada permasalahan kedepannya,"

"Namun alasan pendamping PKH tersebut waktu itu mengatakan tidak ada, tapi ada kelebihan komponen untuk kembali ke KAS negara, itu jawab pendamping waktu itu," terang Haidir.

Saat warga melapor ke kejaksaan Haidir selaku peratin juga ikut mendampingi.