Tribun Bandar Lampung

UMP Lampung 2020 Resmi Ditetapkan, Disnakertrans Lampung Mulai Sosialisasi

UMP Lampung 2020 Resmi Ditetapkan, Disnakertrans Lampung Mulai Sosialisasi

UMP Lampung 2020 Resmi Ditetapkan, Disnakertrans Lampung Mulai Sosialisasi
Istimewa via BangkaPos.com
Ilustrasi - UMP Lampung 2020 Resmi Ditetapkan, Disnakertrans Lampung Mulai Sosialisasi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020 sebesar Rp 2.432.001,57 pada Jumat, 1 November 2019.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan UMP Lampung 2020 sebesar Rp 2.432.001,57 per bulan.

Kepala Seksi (Kasi) OPP dan LHI Disnakertrans Lampung Heny S Mumpuni mengatakan, SK usulan UMP yang telah disetujui Gubernur Lampung berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang.

“Sudah ditetapkan Pak Gubernur sesuai SK, tapi berlakunya nanti 1 Januari 2020,” ujar Heny, Sabtu (2/11/2019).

Maka dari itu, kata Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Lampung tersebut, saat ini pihaknya akan mulai menyosialisasikan dan menyampaikan ke disnaker masing-masing kabupaten/kota untuk menjadi acuan penetapan UMK.

Selain itu, lanjut Heny, disnaker kabupaten/kota juga diminta untuk menyosialisasikan ketetapan tersebut kepada perusahaan yang ada di wilayah kabupaten/kota.

 Jokowi Beri Deadline hingga Desember 2019 ke Kapolri Jenderal Idham Azis Ungkap Kasus Novel Baswedan

 Lebih Tinggi dari UMP Lampung, UMK Lampung Selatan Rp 2.567.168

“Hasil ini kami sampaikan juga untuk acuan penetapan UMK di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu disnaker kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan,” ungkap Heny.

Penetapan UMK kabupaten/kota, imbuh Heny, ditarget maksimal 21 November 2019.

Dewan pengupahan kabupaten/kota (DPK), sambung Heny, harus segera mengirimkan usulan kepada Gubernur Lampung melalui Dewan Pengupahan Provinsi.

“Namun untuk 4 kabupaten yakni Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesbar akan menggunakan UMP sebagai dasar minimum upah pekerja di perusahaan. Karena 4 kabupaten tidak memiliki dewan pengupahan dan tidak menetapkan UMK,” jelas Heny.

Halaman
1234
Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved