Baru Buka Sudah Bermasalah dengan Pajak, Begini Nasib Waralaba Burger King di Bandar Lampung

Baru Buka Sudah Bermasalah dengan Pajak, Begini Nasib Waralaba Burger King di Bandar Lampung

Baru Buka Sudah Bermasalah dengan Pajak, Begini Nasib Waralaba Burger King di Bandar Lampung
Tribunlampung.co.id/Sulis
Baru Buka Sudah Bermasalah dengan Pajak, Begini Nasib Waralaba Burger King di Bandar Lampung 

Baru Buka Sudah Bermasalah dengan Pajak, Begini Nasib Waralaba Burger King di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dengan tegas meminta para pelaku usaha di Kota Tapis Berseri agar tertib dalam membayar pajak.

"Pengusaha ya harus sadar bayar pajak, karena kan pajak yang dibayar ini tidak lain untuk membangun Kota Bandar Lampung," kata Herman saat diwawancara usai menerima kunjungan anggota DPRD Lampung daerah pemilihan 1, Senin (4/10/3019) sore.

Penegasan Herman tersebut terkait penempelan stiker penyegelan belum bayar pajak reklame di 22 tempat usaha yang ada di Bandar Lampung, termasuk Burger King.

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung melakukan penyegelan mulai Senin, 28 Oktober 2019, dengan memasang banner peringatan di pintu masuk dan logo Burger King di bagian atas resto.

 Selain Burger King, Ini 21 Objek Pajak di Bandar Lampung yang Disegel Karena Belum Bayar Pajak

 Baru Bebas Penjara Bos Gangster Yakuza Pilih Beristirahat dan Dipasok Banyak Wanita Penghibur

"Kami membangun jalan, melebarkan jalan, masalah keagamaan, bedah rumah, banyak masalah lah, ini kan (pendapatan yang masuk) demi pembangunan daerah," jelas Herman.

Meski disegel, para pengusaha yang telat membayar pajak tersebut tidak dikenai denda keterlambatan.

"Nggak ada denda-denda lah, cepat bayar tepat waktu, ketika pasang (reklame) bayar, kalau lewat (telat) segera bayar," ucap Herman.

Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung Andre Setiawan mengungkapkan, total ada 20 tempat usaha yang belum menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

"Pemasangan (segel) ini dilakukan setelah diketahui wajib pajak tidak merespon petugas dari unit pelaksana tugas (UPT). Biasanya tiga kali disurati atau atas keputusan UPT wilayah,” jelas Andre.

Halaman
1234
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved