Ketua DPR ke Lampung

Polda Lampung Kerahkan Pengawalan VVIP dalam Kunjungan Puan Maharani ke Lampung

Kunjungan Puan Maharani ke Lampung setingkat dengan kunjungan kerja yang dilakukan Menteri.

Penulis: Tama Yudha Wiguna | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Tama
Polda Lampung Kerahkan Pengawalan VVIP dalam Kunjungan Puan Maharani ke Lampung 

"Baik-baik aja lah. Kenapa? Saya sering ketemu, ibu juga ketemu. Kemarin pelantikan juga bareng-bareng," jelas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Tudingan adanya dendam Megawati pada SBY itu menyusul fakta bahwa AHY yang sebelumnya santer disebut menjadi Menteri Jokowi justru tak masuk dalam kabinet.

Puan menegaskan, PDIP tidak ikut campur dalam penentuan komposisi menteri.

Pasalnya, penyusunan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Ini kan hak prerogatif presiden. Kemudian prosesnya sudah panjang dengan pertimbangan yang matang. Jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan atau mengatakan hal-hal seperti itu ya lihat dulu lah proses dan perjalanan dari pemilu sampai sekarang," paparnya.

Wanita yang juga menjadi Ketua DPR RI ini meminta agar jangan ada statement-statement tanpa dasar yang bisa memecah belah.

"Saya rasa jangan sampai menimbulkan riak-riak yang kemudian membuat ada yang sepertinya disalahkan atau menyalahkan," ungkap Puan.

Senada dengan Puan, Ketua DPP PDIP yang lain, Said Abdillah juga meminta agar semua pihak tak berkata sembarangan.

Said Abdullah meminta agar Andi Arief jangan asal bunyi mengeluarkan pernyataan tanpa adanya bukti yang kuat.

"Ya menurut saya yang pertama itu, letakanlah segala sesuatu sebagaimana porsinya, jangan Andi Arief jangan main politik asal bunyi, tidak beretika," ujar Said.

Menurut Said, penyusunan kabinet Jokowi sudah sesuai dengan konstituensi.

Jokowi lah yang sebagai presiden berhak menentukan siapa saja yang bisa masuk dalam kabinetnya.

Termasuk, AHY yang pada akhirnya tidak masuk dalam jajaran menteri Jokowi.

"Karena apa? Dalam konstruksi konstitusi kita, pemilihan menteri itu adalah wewenang penuh prerogatif presiden, sehingga tidak ada hubungan dengan bu Mega. Itu yang pertama," kata Said, Minggu, (27/10/2019) dikutip dari Tribunnews.com.

Megawati dinilai tak 'baper' dalam dunia politik.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved