Laporan Reporter Tribun Lampung Ade Irawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tanggapi kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) pada tahun 2020 mendatang.

Dengan adanya kenaikan BPJS tersebut, secara otomatis dana yang harus disiapkan pemkab Lambar dalam menutupi selisih kenaikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga akan naik.

Naasnya, jika tidak ada solusi terkait itu, bisa saja penerima PBI menjadi imbasnya.

Dari 26.165 penerima manfaat PBI di Lambar tahun 2019, jika dihitung berdasarkan selisih kenaikan, maka dari jumlah dana yang teranggarkan saat ini (Rp7,3 miliar lebih) hanya 14.639 penerima PBI yang dapat dikover pemkab tahun 2020 mendatang, sementara, sebanyak 11.526 penerima PBI lainnya terancam.

Sedikitnya 5,8 miliar lebih harus disiapkan pemkab untuk menghadapi kenaikan BPJS tersebut, dengan total dana PBI tahun 2020 sebanyak 13,1 miliar lebih.

Kepala Dinas Kesehatan Lambar Paijo, kepada tribunlampung.co.id mengatakan sudah lakukan rapat di provinsi untuk diskusi, dan hasilnya kenaikan BPJS itu sudah keputusan dari pemerintah pusat.

• Peserta BPJS Kesehatan Urus Turun Kelas, Tak Sanggup Bayar Iuran Dua Kali Lipat

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk PBI Nasional otomatis dari APBN, kemudian yang PBI daerah kena juga kenaikan itu, jadi rencananya akan dianggarkan dari cukai rokok," ujar Paijo, Jum'at (06/12/2019).

Diungkapkan Paijo, kenaikan sudah terjadi sejak Agustus 2019, namun sudah ditutupi oleh pemerintah pusat.

"Memang diawal tahun masih memakai harga lama, karena belum keluar perubahan kenaikan. Kenaikan tarif sejak Agustus kemarin, tapi yang PBI daerah kita sudah ditutupi oleh pemerintah pusat, jadi selisih kenaikan ditutupi oleh pemerintah pusat," ungkapnya.