Anggota DPR Cecar Kepala Bakamla Soal Ketegasan di Natuna

Mendengar pernyataan Kepala Bakamla, Najwa Shihab meminta pendapat dari Meutya Hafid.

"Bagaimana Meutya?" tanya Najwa Shihab.

"Ini Kepala Bakamla kan ya? Kepala Bakamla itu bukan menjelaskan versi tiongkok soal Nine Dash Line. Saya protes itu," imbuh Meutya Hafid.

Meutya Hafid menilai, sejarah mengenai Nine Dash Line hanya perlu diketahui Kemenlu dan DPR.

"Tetapi Bakamla itu harusnya lakukan tugas sesuai Perpres, karena mereka masih dibawah aturan itu yang berbunyi, melakukan pengamanan," ungkap Meutya Hafid.

Meutya Hafid kemudian menuturkan sejumlah tugas Bakamla seperti pengejaran kapal asing seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap dan menyerahkan kapal ke instansi berwenang.

"Jadi kalau bagi saya, tolak ukur ini berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia," ucap Meutya Hafid.

Mengkritisi kinerja Bakamla, Meutya Hafid lantas menuturkan dirinya merupakan produk demokrasi.

"Bapak tak perlu khawatir saya merupakan produk demokrasi. Saya tak akan selamat ketika diplomasi Indonesia gegabah saat saya disandera di Irak."

 "Jadi saya tahu persis soal diplomasi dan saya sudah sekitar 3 periode, diplomasi tak boleh gegabah dan tak boleh lemah. Dengan begitu, jangan ada lagi keluar pernyataan Bakamla yang menjelaskan Nine Dash Line versi Cina," kritik Meutya Hafid.

Meutya Hafid menyatakan, sebaiknya Kepala Bakamla menjelaskan mengenai pengamanan di Natuna.

"Jadi perpres itu berarti Bakamla bisa mengejar dan memberhentikan?" tegas Najwa Shihab.

"Iya, masa kita tak melakukan sikap sesuai aturan yang ada," imbuh Metya Hafid.

Mendengar pernyataan itu, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman bereaksi.

"Kita tetap harus memperhitungkan eskalasi, karena eskalasi juga harus dijaga. Kalau diinstruksi (red: Presiden) untuk menenggelamkan, saya akan lakukan," beber Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrachman.