Komisioner KPK Ungkap Peran 2 Staf Hasto & Mantan Anggota Bawaslu di Kasus OTT Komisioner KPU Wahyu
Harun Masiku disangka menyuap Wahyu agar bisa mempengaruhi keputusan dalam rapat pleno komisioner KPU RI dan menunjuknya sebagai anggota DPR RI
Penulis: Romi Rinando | Editor: Romi Rinando
lihat foto
Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi DON dan menyampaikan telah menerima uangnya dan akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi PAW.
Pada Rabu (8/1),ujar Lilu, Wahyu meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura.
Staf Hasto Kristianto
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitternya berkicau bahwa dua orang staf khusus Hasto Kristianto terkena OTT KPK.
Kedua orang tersebut adalah DON (D) dan SAE (S).
Simak cuitan Andi Arief berikut ini.
@AndiArief__: Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama Caleg Partai suara terbesar Pemilu. Lebih miris lagi kabarya bersama dua staf Sekjen Partai tersebut. Sistemik?
@AndiArief__: Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?
Tapi, Lili Pintauli Siregar mengatakan saat penyidikan nanti nama-nama ini masih bisa berkembang ke nama-nama yang lainnya.
Lili menambahkan, itu nanti di penyidikan. Ini kan kalau dari penyelidikan ada, belum tentu orangnya cuma itu, bisa berkembang. Belum tentu kata-kata lolos atau jangan-jangan lagi ada bertambah. Tinggal di penyidikan nanti dikembangkan.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan apabila informasi tersebut benar, yakni ada kader PDI-P terlibat dalam kasus suap tersebut maka partai tidak akan ikut campur.
Menurut Hasto, apa yang menjadi tindakan dari para anggota, kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi, ketika sudah menyentuh persoalan hukum partai tidak bertanggung jawab.
Penggeledahan kantor
Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P didatangi oleh sejumlah tim penyelidik KPK pada Kamis pagi.
Kepala Kepolisian Sektor Menteng Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Guntur Muhammad Tariq mengonfirmasi kehadiran penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam gedung Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis.
Saat mengetahui ada penyelidik KPK di dalam kantor DPP PDIP dari Pengamanan Dalam gedung tersebut, saat itu juga ia langsung ke luar dari Kantor DPP PDIP tersebut.
"Di dalam ada penyidik KPK. Ya sudah saya ke luar," ujar dia berdasarkan keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, seperti ditulis Antaranews.
Penjelasan Hasto Kristianto
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah ada penyegelan dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Jadi informasi terhadap penggeledahan terhadap adanya penyegelan itu tidak benar," ucap Hasto di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020), seperti ditulsi Kompas.com.
"Tetapi kami tahu bahwa KPK terus mengembangkan upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca-OTT tersebut. Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu," kata Hasto.
Ia memastikan PDI-P tak akan menghalang-halangi upaya proses hukum yang dilakukan KPK untuk mengembangkan OTT tersebut.
Hasto menambahkan, PDI-P tak segan memberi sanksi berat kepada kadernya jika terbukti terlibat dalam kasus korupsi.
"Sejak awal sikap PDI-P sangat tegas kami tidak kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Itu adalah kejahatan kemanusiaan partai terus melakukan edukasi partai memberikan sanksi yang berat," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat membenarkan bahwa OTT yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)Wahyu Setiawan ikut melibatkan kadernya.
Hal itu disampaikan Djarot saat ditanya apakah OTT Wahyu Setiawan melibatkan anggota legislatif PDI-P.
"Informasinya seperti itu ya. Makanya kami lihat dulu seperti apa. Yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya," kata Djarot saat ditemui di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020). (Artikel ini sudah tayang di Wartakotalive)
