Nunggak Pajak 2 Tahun? Siap-siap Kendaraan jadi Rongsokan karena STNK Tak Bisa Diperpanjang

Korlantas Polri sudah mulai memberlakukan penghapusan atau blokir data kendaraan bagi yang tidak melakukan pengesahan ulang STNK selama 2 tahun.

Nunggak Pajak 2 Tahun? Siap-siap Kendaraan jadi Rongsokan karena STNK Tak Bisa Diperpanjang
grafis tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi STNK - Nunggak Pajak 2 Tahun? Siap-siap Kendaraan jadi Rongsokan karena STNK Tak Bisa Diperpanjang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi Anda yang menunggak Pajak kendaraan bermotor, harus sudah bersiap-siap kendaraan Anda menjadi rongsokan.

Saat ini, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sudah mulai memberlakukan penghapusan atau blokir data kendaraan bagi yang tidak melakukan pengesahan ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama 2 tahun berturut-turut sejak masa berlaku 5 tahunan berakhir.

Artinya, kendaraan baik itu mobil atau sepeda motor yang menunggak Pajak selama 2 tahun berturut-turut dari masa berlaku STNK 5 tahunan, maka otomatis menjadi barang rongsok.

Hal tersebut lantaran tak ada opsi pemutihan atau registrasi ulang.

Tindakan ini merupakan realisasi dari peraturan yang secara jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110.

Nunggak Pajak 2 Tahun, STNK Langsung Diblokir

Cara Bedakan STNK Palsu dan Asli

Korlantas Polri Akan Ganti STNK Kertas Jadi Kartu, Bisa Jadi Alat Pembayaran

Bingung Cara Mengurus STNK Hilang atau Mau Dapat STNK Duplikat? Ini Syarat dan Prosedurnya, Mudah!

"Benar kami sedang melaksanakannya, tapi saat ini dimulai untuk kendaraan yang sudah tidak layak pakai dahulu," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Halim Pagarra, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2020).

"Kendaraan-kendaraan yang sudah lama ditinggalkan atau tidak digunakan karena rusak berat dan sebagainya. Kemudian nanti baru berlanjut ke sana (menunggak Pajak selama 2 tahun)," imbuh Halim Pagarra.

"Lebih lanjut, karena datanya ini secara nasional, jadi saya harus cek Electronic Registrastion and Identification (ERI)," kata Halim Pagarra.

Secara aturan, lanjut Halim Pagarra, UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 menjelakan, bahwa ada dua dasar penghapusan registrasi kendaraan, yaitu permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang registrasi kendaraan.

Pada ayat 2, penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK (5 tahunan).

Berikut aturan lengkapnya:

Halaman
1234
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved