Kasus Dugaan Jual Beli Kursi KPU di Lampung, Komisioner KPU: Saya Tak Pernah Terima atau Minta Uang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota KPU Lampung Esti Nur Fathonah dituding melakukan praktik jual beli kursi Jabatan untuk menjadi anggota KPU kabupaten/kota.

Ia dilaporkan oleh LBH Bandar Lampung. Kasusnya telah bergulir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polda Lampung.

Ia telah pula mendapat sanksi dari KPU RI berupa peringatan tertulis dan pembinaan.

Meski begitu, Esti berkeyakinan ia tidak bersalah.

Tidak ada bukti yang menyatakan ia terlibat dalam jual beli kursi itu.

• Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU di Lampung, Polisi Periksa 9 Orang

• Staf Wahyu Setiawan Disebut Terlibat dalam Jual Beli Jabatan KPU di Lampung

• Jadwal dan Syarat Peserta saat Pelaksanaan Tes SKD CPNS 2019 di Lampung

• Jadwal Kapal Eksekutif Januari 2020 serta Cara Beli Tiket di Bakauheni dan Merak Pakai e-Money

Seperti apa Esti melihat kasus ini dan bagaimana sebenarnya perkara ini bisa melibatkan dia? Berikut petikan wawancara Tribunlampung.co.id dengannya.

Bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulanya bisa menjadi terlapor dalam dugaan kasus jual beli Jabatan ini?

Sebetulnya kalau semua mau diceritakan cukup panjang ya.

Tapi begini, yang disangkakan terhadap saya itu dan yang menjadi pokok aduannya adalah pertama meminta uang Rp 150 juta dan bertemu dengan suami calon anggota KPU kabupaten (GT).

Jadi soal bertemu dengan suami calon memang benar. Namun itu tidak direncanakan.

Saya tidak punya kontak dia dan dia juga tidak punya kontak saya.

Jadi pada saat itu kami sedang melaksanakan fit and proper tes, dan itu sudah selesai dan hasilnya sudah diserahkan oleh staf dan disegel untuk dikirimkan ke KPU RI.

Saya sebagai Komisioner hanya bertugas menilai dan nilai itu nanti akan ditentukan oleh KPU RI.

Bagaimana Anda bisa bertemu dengan GT di hotel?

Saya juga tidak mengerti kenapa GT itu bisa datang ke tempat saya.