Ratusan Lurah Demo Wakil Wali Kota Bandar Lampung karena Statemen Ini, Yusuf Kohar Bungkam

"Data 2015 di keLurahan saya yang diverifikasi 380 keluarga, yang berhasil keluar datanya 172 keluarga," imbuh Hendry.

Hendry menegaskan, tidak ada kewenangan Lurah untuk mengusulkan warga ke data PKH.

"Katanya, kalau kenal RT, Lurah, camat, bisa dapat PKH, itu tidak benar," tegas Hendry.

Namun, lanjut Hendry, untuk Tahun 2019, pihak keLurahan bisa mengusulkan siapa saja penerima PKH.

Hendry mengatakan, pihaknya telah mengusulkan data sebanyak 224 keluarga dan 138 di antaranya sudah diverifikasi namun belum ada yang gol.

"Saya bicara by data, sudah mengusulkan dari bawah tapi nggak gol. Jadi nangis saya kalau dibilang punya kewenangan mencoret atau menambah data," tandas Hendry.

Yusuf Kohar Bungkam

Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar enggan memberikan tanggapan dan memilih bungkam terkait ratusan Lurah dari 20 kecamatan di Bandar Lampung yang mendatangi kantor Pemkot Bandar Lampung, Rabu (22/1/2020).

Duduk Bersama

Polemik yang terjadi antara Lurah di Bandar Lampung dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Lampung (Unila).

Menurut pengamat kebijakan publik Unila Dedy Hermawan, baik para Lurah maupun Yusuf Kohar, harus duduk bersama untuk mencari solusi mengenai data PKH tersebut.

Dedy Hermawan menilai, permasalahan data PKH tak hanya terjadi di Lampung tetapi secara nasional.

Menurutnya alangkah lebih baik sekalipun menerima kritikan dari masyarakat soal ada data PKH yang dinilai kurang tepat sasaran, bisa dibicarakan secara bersama-sama di tingkat eksekutif.

"Terlebih sama-sama lembaga eksekutif, sebaiknya duduk bersama mencari jalan keluarnya. Mestinya pak wakil wali kota agak menahan diri karena beliau bagian dari pemerintahan pusat dan yang ada di daerah," kata Dedy Hermawan saat dikonfirmasi Tribunlampung.co.id melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2020) sore.

Dedy Hermawan melanjutkan, seharusnya, yang banyak protes mengenai carut marut data PKH adalah masyarakat, bukan antarlembaga pemerintah.