Bungkamnya Anies Baswedan hingga Mencla Mencle Pemprov DKI Soal Revitalisasi Monas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam mengenai polemik revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

"Enggak, enggak," ujar Anies singkat sambil tersenyum dan mengangkat telapak tangan kepada awak media.

Dihampiri wartawan usai meresmikan dua flyover hasil dana hibah DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jumat (31/1/2020), Anies memilih langsung masuk ke mobilnya.

Ketika wartawan menanyainya ulang soal kelanjutan revitalisasi Monas yang menuai polemik antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, ia tetap bungkam.

Anies juga tak melontarkan sepatah kata pun ketika wartawan bertanya soal polemik Donny Saragih, narapidana yang sempat ditunjuk jadi Direktur Utama PT Transjakarta.

• Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sebut hanya Anies Baswedan yang Tak Izin Revitalisasi Monas

• Ketika Pohon-pohon di Monas Ditebang di Era Anies Baswedan

• Dipicu Pesanan Makanan Habis, Perempuan Driver Ojol Dilempar Pegawai Kopi Sampai Bibirnya Berdarah

• Menteri AS Sebut Amerika Serikat Dapat Untung Virus Corona di China, Pernyataannya Tuai Kritik

"Saya pamit dulu, Pak Wali," Anies berbicara kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelum ke mobilnya.

Revitalisasi Monas menjadi sorotan karena adanya penebangan sejumlah pohon demi proyek tersebut.

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa proyek itu belum mengantongi izin Kemensetneg.

Kini, proyek revitalisasi Monas ditangguhkan.

Ditebangnya Pohon di Sekitar Monas

Polemik revitalisasi Monas masih diselubungi misteri. 

Utamanya adalah mengenai keberadaan pohon-pohon yang ditebang di sekitar Monas. 

Hingga kini, tidak diketahui di mana keberadaan pohon-pohon tersebut.  

Seperti diketahui, viralnya revitalisasi Monas bermula ketika ratusan pohon di sisi selatan, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat ditebang.

Pelataran yang sebelumnya rindang, kini menjadi gersang dan panas.

Alih-alih pohon, sisi selatan itu kini berganti beton yang sudah dicor.

Beton itu bakal diperuntukan bagi plaza upacara dan kolam sesuai desain sayembara.

Meski revitalisasi dihentikan sementara, wujud ratusan pohon yang ditebang itu entah ada di mana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimintai keterangan mengenai jumlah persis dan keberadaan pohon pun mencla mencle saat menjawab.

Pada Kamis (16/1/2020), Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri memastikan, pohon yang dicabut hanya dipindahkan ke sisi pelataran lain.

Dari 190 pohon di pelataran selatan, sebanyak 85 pohon dipindah ke pelataran timur dan barat Monas.

Sementara sisa pohon yang tidak digunakan memang dalam kondisi rusak atau tidak terawat.

"Sebagian pohon kami tanam lagi di pelataran sisi barat dan timur Monas. Nanti akan ditanami lagi di beberapa titik lain. Dinas Cipta Karya yang menentukan mana jalur hijau, serta kawasan lain yang perlu ditanami pohon," tutur Isa.

Lalu jumlahnya diralat menjadi 205 pohon yang ditebang dan dipindahkan pada Senin (20/1/2020).

Sebanyak 150 pohon berukuran besar dipindahkan ke pelataran selatan, sedangkan 55 pohon kecil dipindahkan ke bagian barat dan timur.

"Itu sebenarnya bukan ditebang begitu saja. Jadi pohon-pohon itu akan dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan akan kami buat baru (pohon-pohon)," kata Isa.

Jumlah tersebut kemudian berubah lagi menjadi 85 pohon versi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Ia menyebutkan bahwa pohon yang dipindahkan karena revitalisasi Monas hanya 85 pohon.

"Yang fix hasil rapat kita ada pohon yang kita pindahkan ke sisi barat 55, ke sisi timur 30," ucap Saefullah di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Saat itu Saefullah memastikan bahwa pohon-pohon tersebut sudah diletakkan dan dikelola dengan tepat.

Berbeda dengan Saefullah, pada hari yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengatakan, ada sekitar 80 pohon yang ditebang demi revitalisasi sisi selatan Monas.

Suzi berujar, pohon-pohon itu akan dipindahkan atau ditanam kembali di sisi selatan juga, tepatnya di kanan dan kiri area yang direvitalisasi.

"Dalam sayembara pun, memindahkan pohon itu nantinya akan di sektor selatan. Sektor selatan kan luas, kami akan menghijaukan bagian-bagian itu, menebalkan bagian-bagian itu," imbuh Suzi.

Bukan langsung dipindahkan di sisi Monas lainnya seperti kata Sekda, Suzi berujar pohon-pohon itu dibawa ke kebun bibit milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk disehatkan terlebih dahulu.

Proses untuk menyehatkan pohon yang akan direlokasi membutuhkan waktu 2-3 bulan.

"Saya punya nursery, fungsinya itu untuk menyehatkan pohon yang direlokasi ke tempat lain. Pohon itu kami akan suburkan lagi, sehatkan lagi, (dibawa) ke nursery kami, kebun bibit kami di Jalan Sirsak (Jagakarsa)," kata dia.

Selain pohon yang akan dipindahkan, ada sembilan pohon yang murni ditebang.

Sembilan pohon itu tidak bisa ditanam kembali karena kondisinya sudah lapuk.

Di mana pohon-pohon itu?

Penasaran dengan keberadaan pohon yang katanya dipindah ke sisi timur dan barat Monas, Kompas.com pun menelusurinya pada Rabu (22/1/2020).

Pencarian pertama dilakukan di bagian selatan Monas yang merupakan lokasi pengerjaan revitalisasi.

Lokasi tersebut sudah tertutup seng setinggi dua meter sehingga menghalangi pandangan terhadap pengerjaan revitalisasi di baliknya.

Selanjutnya, pencarian bergeser ke arah barat Monas.

Di kawasan ini ratusan pohon berukuran kecil hingga besar tampak berdiri kokoh dan rapi.

Selama 30 menit mengelilingi jalur pedestrian di kawasan barat, tidak ditemui adanya pohon-pohon yang seperti baru ditanam.

Tak ada bekas undukan atau galian tanah yang menunjukkan lokasi itu baru ditanami pohon-pohon ukuran besar.

Tak terlihat pula ada pot-pot tanaman yang baru diletakkan.

Semuanya tersusun rapi dan tak ada tanda pemindahan.

Hal serupa juga terlihat di sisi utara ikon Kota Jakarta tersebut.

Kompas.com sempat berupaya menanyakan hal tersebut kepada sejumlah petugas pengamanan dalam (Pamdal) Monas yang sedang berjaga di posko mereka di bagian barat Monas.

Namun, tidak satu pun dari mereka yang mau memberi komentar.

Karena tak menemukan pohon-pohon itu di kawasan Monas, pada Rabu (29/1/2020) hari ini, Kompas.com mencoba mencarinya di kebun bibit sesuai penuturan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati.

Dari pantauan Kompas.com di lokasi, tempat pohon tersebut sudah disiapkan.

Namun pepohonan dari Monas tersebut belum juga datang.

"Belum ada pohon sama sekali. Tempatnya di tanah lapang sana (belakang)" kata salah satu petugas keamanan taman bibit yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya mengaku sudah mendapatkan kabar akan kedatangan pohon tersebut sejak seminggu lalu.

Namun, nyatanya pepohonan tersebut tidak kunjung datang.

"Saya tidak tahu berapa pohon. Pokoknya dapat informasi mau datang saja," kata dia.

Kompas.com pun sempat melihat kondisi tanah lapang tersebut.

Tanah yang berukuran cukup luas itu tampak kosong dan hanya ditumbuhi rumput liar.

Tidak ada tanda tanda bekas pengerukan tanah di lokasi tersebut.

Tak Kantongi Izin

Revitalisasi Monas sudah dilakukan empat Gubernur DKI Jakarta sebelum era Anies Baswedan.

Dari semua gubernur yang melakukan revitalisasi Monas, hanya Anies Baswedan yang tidak mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Padahal sesuai aturan, revitalisasi di kawasan Monas harus mengantongi izin dari Komisi Pengarah.

Ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ia menyebut revitalisasi Monas sudah dilakukan sebanyak 4 gubernur.

Namun, baru di era Anies Baswedan revitalisasi tersebut dilakukan tanpa izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini ke-4 kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin komisi pengarah)," ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai ketua, Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretaris, serta beranggotakan; Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata.

Aturan era Soeharto itu mengatur bahwa Pemprov DKI harus meminta dan mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah jika hendak melakukan pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

"Berarti 3 gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (gubernur Anies) mengikuti prosedur yang sudah ada," kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno selalu Ketua Komisi Pengarah meminta revitalisasi yang tengah berjalan di kawasan Monas dihentikan sementara.

Sebab, revitalisasi tersebut belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Ya karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk di stop dulu," kata Pratikno pada kesempatan yang sama.

Pratikno meminta Pemprov DKI segera mengirim surat resmi ke Komisi Pengarah.

Menurut Pratikno, setelah surat permintaan izin diterima, Komisi Pengarah akan segera menggelar rapat untuk mengambil keputusan.

"Bagaimana nanti tanggapan komisi pengarah, itulah nanti yang akan dilakukan rapat penuh komisi pengarah," katanya.

Hingga saat ini, proyek revitalisasi di sisi selatan kawasan Monas masih berjalan.

Menurut Pemprov DKI Jakarta, proyek itu tidak bisa dihentikan meskipun belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Pemprov DKI Jakarta merasa terikat kontrak dengan kontraktor pemenang tender, PT Bahana Prima Nusantara.

"Kan ini perjanjian. Kalau (ada perjanjian dengan) kontraktor, kan kami enggak bisa (memutuskan) sepihak," ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/1/2020). 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com