Dampak Corona, Pendapatan Pariwisata Bali Hilang Rp 1 T per Bulan, Ribuan Turis China Batal ke Bali

Bukan hanya menyelamatkan bahkan meningkatkan industri pariwisata ke depan.

“Kami sekarang menerima masukan dulu, sehingga di awal minggu depan akan rapat untuk membahas strategi kebijakan yang tepat menghadapi isu Virus Corona ini, koordinasi menerima masukan dan sebagainya,” jelasnya.

“Kemarin kami juga sudah kumpul dengan 33 maskapai airlines, dan didengar apa masalahnya apa yang bisa dibantu,” katanya.

Solusi jangka pendek, dengan promosi yang ditargetkan ke destinasi wisata baru dan menambah frekuensi di tempat yang slotnya kosong.

Walau demikian, ia mengaku dampak bagi Bali dan Indonesia tidak sebesar bagi Thailand, Korea, dan Taiwan yang memang menjadi tempat kedatangan turis China terbesar. 

Dewan Dorong Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan

Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi mengatakan isu virus Corona dan anjloknya kunjungan wisatawan China ke Bali secara langsung mempengaruhi perekonomian Bali.

Maka dari itu, Pihaknya mendorong agar sektor non-pariwisata seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan kembali digenjot untuk mensubstitusi pemasukan dari pariwisata.

Dalam rapat badang anggaran (Banggar) sudah disampaikan ada 40 persen masyarakat Bali bergerak di sektor pertanian dan kelautan.

Namun kata Kresna Budi, anggaran untuk sektor non-pariwisata ini nilainya terlalu kecil, yakni Rp 2,8 miliar.

“Anggaran disana terlalu kecil, masak Rp 2,8 (miliar) untuk seluruh Bali. Untuk kegiatan saja rasanya ada rasa ketidakadilan, sangat kecil,” kata Kresna Budi saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (12/2/2020).

Padahal masyarakat Bali yang perekonomiannya menengah kebawah bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Untuk itu, Kresna Budi menyarankan agar anggaran untuk sektor-sektor yang sifatnya tidak urgen bisa ditunda dulu, dan anggarannya bisa dialihkan untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan pariwisata.

Khusus untuk pariwisata, lanjut dia, kalau bisa dana Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota disalurkan kembali kepada hotel dan restoran yang taat membayar pajak dan mereka diberikan kemudahan berupa insentif dalam pembayaran pajaknya.

Justru sebagian dana dari PHR itu dikembalikan lagi sekitar 10 sampai 20 persen kepada pembayar pajak yang taat untuk bisa subsidi gaji karyawan.

“Kalau ada PHK besar-besaran siapa yang susah. Artinya pemerintah harus punya rasa, dari mana dapat duit,” kata dia. (Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com)