Sidang Kasus Dugaan Suap Lampura

KPK Akan Kembangkan Kasus Suap Fee Proyek Lampura ke Tindak Pidana Pencucian Uang

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih akan membuktikan pasal-pasal yang didakwakan.

KPK Akan Kembangkan Kasus Suap Fee Proyek Lampura ke Tindak Pidana Pencucian Uang
tribulampung.co.id/hanif mustafa
Bupati nonaktif Lampura Agung Ilmu Mangkunegara saat tiba di Rutan Way Huwi, Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. KPK Akan Kembangkan Kasus Suap Fee Proyek Lampura ke Tindak Pidana Pencucian Uang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hanya dikenakan suap dan gratifikasi, KPK bakal kembangkan perkara suap fee proyek yang menjerat Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih akan membuktikan pasal-pasal yang didakwakan.

"Semaksimal mungkin membuktikan pasal dugaan suap dan gratifikasinya lebih dahulu," kata Ali Fikri, Selasa 25 Februari 2020 malam.

Terkait TPPU, Ali Fikri mengungkapkan, jika akan dilanjutkan setelah melihat hasil persidangan.

"Pengembangan TPPU akan dilakukan dengan melihat hasil fakta-fakta persidangan nanti," tandasnya.

Pejabat di Lampung Utara Kumpulkan Uang Rp 100 Miliar demi Bupati Agung Ilmu Mangkunegara

Gara-gara Air Sumur, Ibu dan Anak Disidang karena Cakar hingga Benturkan Kepala Tetangganya

Guru Ngaji Ditangkap Polisi karena Buka Gelanggang Sabung Ayam di Rumah

Foto-foto Bupati Nonaktif Lampung Utara Tiba di PN Tanjungkarang, Disambut Pelukan Keluarga

Sementara itu JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, tidak dimasukkannya pasal TPPU dalam perkara Agung Ilmu lantaran ada beberapa aliran dana yang masuk, namun tak diketahui sumbernya.

"Memang kami fokus kurun waktu dari 2014 sampai 2019, dan dalam kurun waktu 2016 sampai 2018 ada beberapa penerimaan, namun tidak diketahui sumbernya dari mana uang tersebut," bebernya.

Menurut Taufiq, karena tidak diketahui sumber uang tersebut, maka pasal TPPU tidak dimasukkannya.

"Maka yang tepat adalah pasal gratifikasi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tak hanya Rp 1,3 miliar, Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syaril alias Ami didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 100.236.464.650.

Hal ini terungkap dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 24 Februari 2020.

JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan kedua terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp100.236.464.650.

"Gratifikasi ini berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan-penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara," ucapnya.

Adapun kata Taufik, penerimaan gratifikasi ini selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

"Yang mana terdakwa Agung, Ami bersama dengan Syahbudin, saksi Taufik Hidayat, dan saksi Akbar Tandaniria Mangkunegara menerima sejumlah uang tersebut dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara," tandasnya.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved