Tanggapan Ketua Koperasi Kekar Terkait Dugaan PHK Sepihak Sejumlah Pegawai

Karena pihaknya sudah memberikan dan memenuhi semua hak dari pekerja tersebut, mulai dari gaji 13, bonus dan lain sebagainya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pekerja Pelabuhan Panjang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Koperasi Kekar Pelabuhan Panjang (SPK3P2) mempertanyakan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh koperasi setempat beberapa waktu lalu.

Hal itu terungkap saat serikat pekerja mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Rabu (22/7/2020).

Ketua Umum SPK3P2 Mohammad Al-Hafizh mengatakan pihaknya mendatangi Disnaker kota setempat guna mewakili 68 pekerja kontrak yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun menurut mereka PHK itu dinilai dilakukan secara sepihak oleh Koperasi Pekerja Kekar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.

"Awalnya kami tanggal 13 Juli kami (pekerja) menerima surat pemberitahuan untuk tanda tangan kontrak, kemudian di tanggal 18 Juli tibalah surat pemecatan sepihak itu, maka dari itu kami melaporkan ke Disnaker," ujarnya.

SPK3P2 melaporkan juga bahwa selama dua tahun ini terhitung sejak 2019 sampai 2020 para pekerja tidak dibekali kontrak perjanjian kerja meskipun tetap dipekerjakan di Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang.

"Permohonan dialog kami perlukan untuk mengetahui hak-hak hukum dan finansial kami (kesejahteraan), namun permohonan tersebut tidak digubris sama sekali dan kami menduga ada hak-hak kami yang disembunyikan," ungkapnya.

"PHK yang dilakukan secara sepihak terhadap pekerja tanpa adanya dialog dan mediasi terlebih dahulu kami menilai tidak sah secara hukum dan dengan ini kami mohon kepada Disnaker baik Provinsi maupun Kota, membantu kami membatalkan PHK tersebut dan memulihkan hak-hak kami," pungkasnya.

Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan tersebut.

Kemudian nantinya akan diteruskan dengan pemanggilan seluruh pihak terkait guna merapatkan bersama.

"Iya tadi laporan sudah kita terima. Karena itu dituju ke Disnaker Provinsi maka kita tunggu pelimpahannya dari pemprov. Disnaker kota disitu tertulis hanya sebagai tembusan. Setelah ada arahan dari Provinsi, nantinya mereka (pekerja), koperasi dan PT Pelabuhan akan kita panggil untuk menjelaskan titik persoalan yang terjadi," ujarnya.(tribunlampung.co.id/Muhammad Hardiansyah Kusuma/v soma ferrer)