DPRD Lampung Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Perhutanan Sosial, Petani Sebut Masih Terlalu Kecil

“Karena di daerah ini (Lampung Barat) basisnya kopi, jadi sebuah keberuntungan."

"Sebab, kopi dapat tetap tumbuh dengan baik di dalam naungan (agroforestry), asalkan pengelolaannya dilaksanakan dengan baik,” kata Erfan yang bertani kopi di perhutanan sosial di Kabupaten Lampung Barat.

Pengelolaan dimaksud Erfan, yaitu melalui pemilihan kombinasi tanaman yang dicampur.

Tidak boleh saling merugikan sehingga dapat tumbuh berdampingan.

Selain itu, pemberlakuan strata (tingkatan) pada penanaman sangat berpengaruh dalam perkembangan tanaman tersebut.

“Susunan tanaman dilakukan dengan strata tertinggi ke strata rendah. Jadi, dapat menghambat air hujan untuk langsung jatuh ke tanah dan juga lebih mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerapan perhutanan sosial sebesar 12,7 hektare pada 2015-2019.

Namun, sampai saat ini penerapannya hanya mencapai 30 persen.

Menurut Erfan, lambatnya penerapan perhutanan sosial karena realisasi anggaran yang masih minim.

Sehingga, penerapannya menjadi lambat.

Dia menilai, anggaran Rp 13,7 miliar yang disampaikan Wahrul masih terlalu kecil untuk menjalankan perhutanan sosial.

“Mestinya jika ada petani sebanyak 30 persen di perhutanan sosial, maka anggarannya harus mengikuti itu. Sehingga, pelaksanaannya dapat maksimal,” kata dia.

RuKo-AJI mengadakan empat webinar selama Juli hingga Agustus 2020.

Webinar kali ini adalah yang kedua.

Sedangkan yang pertama telah berlangsung pada Sabtu lalu, 11 Juli 2020.