Breaking News:

Tribun Bandar Lampung

DPRD Lampung Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Perhutanan Sosial, Petani Sebut Masih Terlalu Kecil

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mendorong pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Noval Andriansyah
Dokumentasi AJI Bandar Lampung
Webinar bertajuk 'Kebijakan Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan' yang digelar Rumah Kolaborasi (RuKo) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2020). DPRD Lampung Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Perhutanan Sosial, Petani Sebut Masih Terlalu Kecil. 

“Susunan tanaman dilakukan dengan strata tertinggi ke strata rendah. Jadi, dapat menghambat air hujan untuk langsung jatuh ke tanah dan juga lebih mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerapan perhutanan sosial sebesar 12,7 hektare pada 2015-2019.

Namun, sampai saat ini penerapannya hanya mencapai 30 persen.

Menurut Erfan, lambatnya penerapan perhutanan sosial karena realisasi anggaran yang masih minim.

Sehingga, penerapannya menjadi lambat.

Dia menilai, anggaran Rp 13,7 miliar yang disampaikan Wahrul masih terlalu kecil untuk menjalankan perhutanan sosial.

“Mestinya jika ada petani sebanyak 30 persen di perhutanan sosial, maka anggarannya harus mengikuti itu. Sehingga, pelaksanaannya dapat maksimal,” kata dia.

RuKo-AJI mengadakan empat webinar selama Juli hingga Agustus 2020.

Webinar kali ini adalah yang kedua.

Sedangkan yang pertama telah berlangsung pada Sabtu lalu, 11 Juli 2020.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved