Sidang Oknum PNS Dishub Lamsel

Oknum PNS Dishub Lamsel Pilih Pikir-pikir Seusai Divonis 2 Tahun oleh Majelis Hakim

Seusai mendengar pembacaan vonis, terdakwa Mayasari langsung menanggapi putusan majelis hakim.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa
Suasana sidang teleconference di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (6/8/2020). Oknum PNS Dishub Lamsel Pilih Pikir-pikir Seusai Divonis 2 Tahun oleh Majelis Hakim. 

Majelis Hakim pun menyatakan, barang bukti berupa satu lembar kuitansi penyerahan uang untuk keperluan proyek penyediaan alat kelengkapan keselamatan jalan Lampung Selatan.

"Dan satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk keperluan proyek dari Dinas Perhubungan dalam bidang cetak buku KIR dan plat Uji Lampung Selatan," ujarnya.

Jhony menambahkan, hal yang memberatkan terdakwa adalah merugikan orang lain, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Sehingga, membuat persidangan tidak lancar, tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian saksi korban.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," tandasnya.

SPj Fiktif

Kasus lain, Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya Wahid Maulana memerintahkan pendamping lokal desa bernama Kasdilah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Sebagai balasannya, semua utang Kasdilah dianggap lunas oleh Wahid.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) Achmad Rismadani mengatakan, terdakwa mengelola RAPBK tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Terdakwa menyuruh Kasdilah selaku pendamping lokal desa dan Solehudin untuk membuatkan laporan pertanggungjawaban serta SPj dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kuitansi, dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif," terangnya dalam sidang di PN Tanjungkarang, Senin (15/6/2020).

Kasdilah menyanggupi permintaan itu dengan diimingi penghapusan utang-utangnya kepada terdakwa.

"Tak hanya itu, terdakwa juga memerintahkan anaknya untuk memalsukan nota pembelanjaan, kuitansi, tanda tangan penerimaan, dan stempel toko," tuturnya.

Selanjutnya, uang yang diselewengkan oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi.

"Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 457.622.500," tandasnya.

Angkat Anak Jadi Bendahara

Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya Wahid Maulana mengelola RAPBK berbasis keluarga.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved