Aksi Omnibus Law di Lampung
Disnaker Bandar Lampung Segera Tindak Lanjuti Tuntuan Massa Aksi Tolak Omnibus Law
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung mengapresiasi penyampaian tuntutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disampaikan mahasiswa.
Penulis: Vincensius Soma Ferrer | Editor: Noval Andriansyah
lihat foto
Tanda Tangani Kesepakatan
Meski tak bisa sepenuhnya memenuhi tuntutan massa aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan janjinya di depan massa aksi.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) mendatangi kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (12/10/2020), dalam mendukung upaya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Selain meminta Herman HN ikut menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, massa aksi juga menyampaikan tututan lain, yakni pertama, setiap izin usaha harus ada izin lingkungan.
Kedua, tentang PHK (pemutusan hubungan kerja), gaji buruh dinaikkan terlebih dahulu sebesar dua kali lipat yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian pesangon sesuai peraturan yang berlaku.
Ketiga, upah buruh ditentukan oleh pemerintah daerah dan setiap tahunnya harus naik.
Atas tuntutan tersebut, Herman HN mengaku, sudah menandatanganinya.
"Alasannya agar lingkungan tetap terjaga, dan pekerja yang berada di daerah terus sejahtera," kata Herman HN.
"Maka dari itu, kesepakatan itu saya tanda tangani," lanjut Herman HN.
Pernyataan yang telah ditandatangani tersebut dibacakan Herman HN di depan massa aksi yang berada di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung.
Bukan Kewenangan
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menerima permintaan para demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, untuk bertemu dirinya.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) mendatangi kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (12/10/2020), dalam mendukung upaya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pantauan Tribunlampung.co.id, sejumlah perwakilan massa aksi diterima Herman HN di ruang pertemuan kantor Wali Kota Bandar Lampung.
Herman HN mengungkapkan, keinginan dari Mahasiswa tersebut bukan menjadi kewenangannya dalam lingkup pimpinan pemerintah daerah.
