Breaking News:

Aksi Omnibus Law di Lampung

Wagub Lampung Nunik Bicara soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) bersama Sekprov Fahrizal Darminto menemui perwakilan buruh di Ruang Abung Pemprov Lampung, Rabu (14/10

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Bayu
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (kanan) dan Sekprov Fahrizal Darminto menemui perwakilan buruh di Ruang Abung Pemprov Lampung, Rabu (14/10/2020). 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung merespons aksi unjuk rasa Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan buruh dan mahasiswa.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) bersama Sekprov Fahrizal Darminto menemui perwakilan buruh di Ruang Abung Pemprov Lampung, Rabu (14/10/2020).

"Kami sudah mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu penting dalam undang-undang ini, dan kita akan tindak lanjuti dengan stakeholder terkait," kata Nunik.

“Termasuk pengusaha dan butuh untuk membahas poin tersebut dengan tujuan umum UU Cipta Kerja tersebut untuk menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya.

Selain itu, kata Nunik, pelaku usaha bisa mendapatkan perizinan dan fasilitas, khususnya untuk usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan legalitas usaha serta badan hukum.

”Uang pesangon tetap ada dan tidak ada perubahan sistem penetapan upah. Hak cuti tetap ada, status karyawan masih tetap ada,” beber Nunik.

Baca juga: KSBSI Lampung: Kami Tidak Menolak Semua Omnibus Law, tapi Kami Menolak RUU Cipta Kerja

Baca juga: 4 Anggota DPRD Lampung Bersama HMI Bandar Lampung Sepakat Tolak Omnibus Law

Menurut dia, perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawan secara sepihak.

Jaminan sosial tetap ada, bahkan ada tambahan yang selama ini belum pernah ada.

“Kemudian tenaga kerja asing tidak bebas masuk, dengan memenuhi syarat dan peraturan,” sambung Nunik.

"Jadi poin-poin penting yang ini akan kami tindak lanjuti untuk menyampaikan, terutama kepada Forkopimda, kepada stakeholder terkait, perwakilan baik buruh maupun pengusaha," kata Nunik lagi.

Nunik meminta semua pihak dapat memahami esensi UU Cipta Kerja.

"Saya ada tambahan sedikit. Yang pertama, dari Kemenaker, upah minimum untuk memperhatikan kondisi ekonomi, inflasi daerah, pertumbuhan daerah," kata mantan bupati Lampung Timur ini.

“Lalu UMP ditetapkan gubernur, UMK tetap ada, pengusaha yang menaikkan upah lebih tinggi, tidak boleh menurunkan upah. UMKM berlaku upah kesepakatan pengusaha dan pekerja, hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu,” jelas Nunik. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved