Tribun Bandar Lampung
Pemprov Lampung-BPN Bersinergi Fasilitasi Petani Manfaatkan KBP untuk Kemudahan Pembiayaan
Para petani jika memiliki tanah yang sudah legal maka akan mudah juga dalam mengurus tentang pembiayaan perbankan dan permodalan bisa terfasiltasi
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
Pemkab Tulangbawang Barat 8 bidang tanah, sudah diserahkan 7 bidang tanah dan 1 bidang diserahkan hari ini.
Pemkab Mesuji 54 bidang tanah dan hari ini juga diserahkan sertifikat tersebut 54 bidang tanah.
Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan target yang diberikan oleh presiden pada tahun 2025 semua tanah sudah terdaftar.
Tersertifikat jadi kementerian agraria telah membuat strategi plening atau membuat rencana jangka menengah.
Sampai dengan 2025 bahwa visi BPN ingin mewujudkan kantor pertanahan dan tata ruang yang tentunya harus lengkap.
Hal ini menjadi institusi yang terpercaya di turunkan kedalam uji statistik program salah satunya bidang tanah di Indonesia terdaftar.
"Memang 2025 jika seluruh bidang tanah terdaftar maka tidak ada lagi bidang tanah yang tidak memiliki status," Kata Himawan.
Tetapi tidak juga harus semuanya pasti tersertifikat karena semua bidang tanah dimiliki atau diklaim oleh dua pihak.
Maka dirinya menyebut nya program itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada 4 kategori.
Artinya bidang tanah lengkap maka langsung bisa dikeluarkan sertifikat, bidang tanah yang diukur ternyata ada dobel klaim.
Apabila bidang tanah sudah di ukur tetapi belum lengkap data yuridisnya, sertifikat yang lama dan belum dilendingkan.
Maka pada 2025 ini harus dipetakan diharapkan akhirnya terselesaikan dan yang bersengketa sudah selesai maka bisa di keluarkan sertifikat.
Makanya harus kordinasi dengan instansi dan para kabupaten kota untuk mendata tanah yang masuk kedalam tanah milik negara.
Atau barang milik daerah termasuk BUMN diadakan kerjasama.
"Seperti PLN disemua kabupaten kota ada tanah kurang lebih 70 ribuan dan sudah 50 persen terselesaikan," Kata Himawan
Pihaknya bersama KPK terus menerus mengamankan aset tersebut dan ini bagian dari program BPN untuk menjauhkan dari konflik agraria. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/sekjen-kementerian-atrbpn-himawan-arief-sugoto-menyerahkan-sertifikat-kepada-pemkabpemkot.jpg)