Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Cegah Klaster Pilkada, Bawaslu Lampung Wajibkan Saksi Cabup-Cawalkot Rapid Test

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah klaster pilkada atau merebaknya penyebaran Covid-19 di TPS, Rabu (9/12/2020).

WA Khoiriyah
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Bawaslu wajibkan saksi cabup-cawalkot rapid test. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bawaslu Provinsi Lampung menginstruksikan jajarannya di delapan kabupaten/kota yang menggelar pilkada pada 2020 ini agar berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota.

Koordinasi dilakukan untuk bersama-sama mengimbau calon bupati/wali kota melakukan rapid test terhadap calon saksi mereka di tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah klaster pilkada atau merebaknya penyebaran Covid-19 di TPS, Rabu (9/12/2020).

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, kendati tidak ada kewajiban melakukan rapid test bagi saksi peserta pilkada, calon bupati dan wali kota mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 dalam tahapan pemungutan suara.

Dia mengatakan, Bawaslu kabupaten/kota bisa mengambil inisiatif untuk mengundang KPU setempat dan calon bupati/wali kota dan atau ketua tim pemenangan untuk membuat kesepakatan bersama agar saksi peserta pilkada juga melakukan rapid test untuk pelaksanaan pemungutan suara.

"Sebab apabila jajaran Bawaslu dan KPU wajib melakukan rapid test dan hasilnya negatif, lalu ada calon saksi peserta pilkada ternyata terpapar Covid-19, maka dapat menulari yang hadir di TPS tersebut," ujar Fatikhatul Khoiriyah melalui rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: 150 Pengawas TPS di Lampung Reaktif Seusai Rapid Test, KPU Akan Rapid Test Ulang

Baca juga: 27 Petugas Ketertiban dan KPPS di KPU Kota Metro Reaktif Covid-19 Seusai Rapid Test

Kata Khoiriyah, jajaran Bawaslu hampir rampung melaksanakan rapid test bagi jajarannya pengawas TPS (PTPS) di delapan kabupaten/kota pada 26-27 November 2020 lalu.

Rapid test susulan dan rapid test terhadap PTPS yang reaktif pada pemeriksaan pertama dilaksanakan 1-2 Desember 2020.

“Bagi PTPS yang masih reaktif pada pelaksanaan rapid test kedua, maka sesuai pedoman pelaksanaan Bawaslu terhadap pemungutan suara pemilihan 2020, maka PTPS tersebut harus digantikan dengan calon lainnya. Apabila calon lainnya tidak tersedia, maka pengawas kelurahan/desa akan menggantikan posisi PTPS tersebut,” ujar Fatikhatul Khoiriyah. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved