Berita Nasional

Fadli Zon atau Sandiaga Uno Bakal Dipilih Jadi Menteri? Jokowi dan Maruf Amin Bertemu 4 Mata

Dua politisi Gerindra ini disebut-sebut bakal menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster.

Tribunnews
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. 

Meski dikenal gencar melontarkan kritik kepada pemerintah, politikus senior Partai Gerindra, Fadli Zon disebut-sebut berpeluang masuk kabinet menggantikan Edhy Prabowo.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, dalam politik apapun bisa terjadi.

Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam politik apapun bisa terjadi. Kita tunggu saja apa yang terjadi ke depan," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri.

Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.

"Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan. Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji-puji pemerintah terus," ujarnya.

6. Djarot Saiful Hidayat

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menangis di hadapan para pendukungnya di Balai Kota DKI, Rabu (10/5/2017).
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menangis di hadapan para pendukungnya di Balai Kota DKI, Rabu (10/5/2017). (Kompas.com/JESSI CARINA)

Selain Risma, nama Djarot Saiful Hidayat juga disebut pantas jadi Mensos menggantikan Juliari Batubara.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Basarah menilai, PDI-P memiliki lima kader yang mumpuni untuk menggantikan Juliari sebagai menteri sosial.

Dari kelima nama tersebut, dua di antaranya, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan, dan Komarudin Watubun, saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi mensos," ujarnya.

Namun, Basarah melanjutkan, kewenangan untuk mengusulkan nama calon menteri di internal partai merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai amanat AD/ART partai.

Baca juga: Sepeninggal Lina Jubaedah, Teddy Nikah Lagi. Ketua RT Ungkap Kisah Pernikahan Seumur Jagung Itu!

Baca juga: Viral Nenek 70 Tahun Terombang-ambing di Tengah Laut di Ternate

"Sementara, wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ucapnya.

(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com/Kompas.com)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved