2 PPK Sunat Dana Operasional KPPS 2019 Wajib Kembalikan Kerugian Negara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tak hanya dituntut hukuman pidana penjara, kedua terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dua PPK sunat dana operasional KPPS 2019, Senin (8/2/2021), dituntut 18 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum.

JPU Arinto Kusumo menyampaikan, selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dihukum mengembalikan kerugian negara sebagaimana yang telah dinikmatinya.

"Membebankan terhadap terdakwa Bellyafrian Syah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 55.299.800," sebut Arinto Kusumo dalam persidangan, Senin (8/2/2021).

• BREAKING NEWS PPK yang Sunat Dana Operasional KPPS Dituntut 18 Bulan Penjara

• BREAKING NEWS Tak Ada Izin, Arena Lomba Burung Dara Dibubarkan Paksa Polisi

Kata Arianto, uang tersebut dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 19.415.000.

"Sehinga kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa Bellyafrian sejumlah Rp 35.884.800," imbuhnya.

Sementara terhadap terdakwa Rustam, Arianto membebankan uang pengganti sebesar Rp 79.931.800.

"Dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 5.200.000."

"Sehingga, kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 74.731.800," terangnya.

Arianto menambahkan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupinya.

• Vaksin Covid-19 untuk Lansia, di Bandar Lampung Ada 116 Ribu Orang

• Foto-foto Barang Bukti Polisi Bubarkan Lomba Burung Dara di Bandar Lampung

Adapun jangka waktu yang diberikan JPU selama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Dalam hal ini jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama sembilan bulan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sunat dana operasional kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tahun 2019, dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dituntut 18 bulan bui.

PPK sunat dana operasional KPPS 2019 merupakan warga Tanggamus.

Kedua PPK ini yakni Bellyafrian Syah (40), warga Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus dan Rustam (46), warga Dusun Kalahang Pekon Pariaman, Kecamatan Limau, Tanggamus.

Persidangan digelar secara telekonfrensi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin (8/2/2021).

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arinto Kusumo menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Yakni, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Arianto mengatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

"Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujar Arinto Kusumo, Senin.

Arianto menuturkan, keduanya juga dituntut pidana denda sebesar Rp 50 juta.

"Jika tidak dikembalikan maka diganti dengan pidana kuruangan selama tiga bulan," tandas Arinto Kusumo.

• Lokasi Aman Jernih Kabin, Camping Ground Nuansa Alam di Bandar Lampung

• Warung Makan Dominasi Pelanggaran Batas Waktu Operasional Tempat Usaha di Bandar Lampung

( Tribunlampung.co.id / Hanif Mustafa )