Sidang di MK, Bawaslu Pesisir Barat Klaim Tak Ada Pelanggaran TSM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bawaslu Pesisir Barat mengklaim tak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM) selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Pesisir Barat Divisi Hukum Kodrat saat memberikan keterangan dalam sidang PHP di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (8/2/2021).

"Tidak ada laporan yang diterima Bawaslu Pesisir Barat terkait TSM di Pilkada Pesisir Barat selama tahapan. Bawaslu juga tidak menangani dugaan pelanggaran yang ada," ujar Kodrat.

Terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan oleh paslon Aria Lukita Budiwan-Erlina, Kodrat menuturkan Bawaslu sebelumnya telah melakukan tindak pencegahan.

• Sidang Sengketa PHP Pilkada Pesisir Barat, KPU Tolak Permohonan Aria-Erlina di Sidang MK

• KPU Pesisir Barat Siapkan Jawaban Jelang Sidang Gugatan Aria Lukita-Erlina di MK

Pihaknya telah berkirim surat ke Pemerintah Kabupaten Pesbar yang meminta untuk menjaga netralitas.

"Hasil pengawasan para camat dan kadis yang diduga tidak netral mengarah kepada paslon Agus Istiqlal, Bawaslu telah melakukan pencegahan berupa surat kepada Pemkab Pesbar untuk tetap menjaga netralitas ASN," kata Kodrat.

Kodrat mengungkapkan, dalam dalil permohonan sengketa hasil yang digugat oleh paslon Aria Lukita Budiwan-Erlina, Bawaslu akan menyampaikan jawaban secara tertulis.

"Terhadap dalil pemohon terkait  penggelembungan suara, Bawaslu akan menyampaikan jawaban secara tertulis," ujar Kodrat. ( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )