Breaking News:

Vaksinasi Covid 19 di Pringsewu

2.355 Orang di Pringsewu Bakal Terima Vaksin Covid-19 Tahap II

Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Ulinoha mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 tahap dua ini untuk kelompok lansia dan pelayanan publik.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi. Sebanyak 2.355 orang di Kabupaten Pringsewu bakal menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Sebanyak 2.355 orang di Kabupaten Pringsewu bakal menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Vaksinasi tahap dua termin satu di di Bumi Jejama Secancanan ini menyesuaikan ketersediaan vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Ulinoha mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 tahap dua ini untuk kelompok lansia dan pelayanan publik.

"Periode kedua (vaksinasi) ini untuk pendidik, pejabat publik, dan TNI/Polri. Planning-nya minggu depan," kata Ulinoha, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: 837 Petugas Pelayanan Publik di Tanggamus Sudah Divaksin Covid-19

Baca juga: 399 Guru se-Kecamatan Enggal Sudah Divaksin Covid-19

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diskes Pringsewu Hadi Mochtarom mengungkapkan, vaskinasi tahap dua termin satu ini menyesuaikan jumlah vaksin yang diterima Kabupaten Pringsewu.

Dia mengatakan, pada tahap dua ini, Kabupaten Pringsewu baru mendapat jatah 2.355 vaksin.

Sedangkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebanyak 15 ribu peserta. Sehingga masih banyak kekurangan vaksinnya.

Diketahui distribusi vaksin termin satu ini, menurut surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, untuk satu dosis, buat sekitar 38 persen lansia.

Surat bernomor SR.02.06/II/439/2021 itu perihal alokasi distribusi vaksin Covid-19 tahap 2 termin 1.

Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok pelayanan publik diatur sesuai ketersediaan vaksin.

Kemudian penentuan target sasaran pada kelompok pelayanan publik dapat dilakukan dengan menentukan persentase.

Seperti wakil rakyat, pejabat negara, dan atlet 100 persen, tokoh agama 40-100 persen, dan pedagang pasar 10-40 persen.

Kemudian, guru 14-20 persen, keamanan (TNI, Polri, Sat Pol PP) 5-65 persen, ASN 2-25 persen, dan pelayanan publik lainnya 2-20 persen.

Namun, kata Hadi, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembagian proporsi sasaran pelayanan publik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang telah didistribusikan.

Vaksin untuk tahap dua ini akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas produksi penyedia. ( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik Budiawan )

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved