Berkilah Tak Dapat Proyek, Anggota DPD RI Setor Rp 500 Juta ke Agus BN

Secara terang-terangan, Ahmad berharap penyerahan uang tersebut bakal mendapatkan paket proyek.

"Dan awalnya saya harapkan dapat proyek, tapi ternyata gak dapat," bebernya.

Namun, pengakuan itu disanggah oleh JPU lantaran dalam BAP Ahmad pernah mengerjakan paket proyek senilai Rp 9 miliar.

"Saya itu cuma tukang. Itu masih dikerjaan dengan Bobby. Tapi saya minta bedakan (pekerjaan) Rp 70 miliar dengan Rp 9 miliar," jawab Ahmad.

Jatah Proyek Rp 10 Miliar

Anggota DPRD Lampung Selatan disebut meminta jatah proyek senilai Rp 10 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Rusman Effendi, direktur CV Bekas Abadi, dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampung Selatan Jilid II di PN Tanjungkarang, Rabu (31/3/2021).

Rusman menuturkan, awal mula ia mendapat pekerjaan setelah berkenalan dengan Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi pada 2016.

"Jadi saat itu kami, tim pemenangan, silaturahmi ke rumah Zainudin Hasan, dan tanpa sengaja para kadis kumpul," terangnya.

Rusman menyebutkan, tim pemenangan tersebut di antaranya Ali Sofian, Ahman Sofian, ketua partai pengusung dari PDI dan PKS.

"Lalu Agus BN, ada Pak Hendri Rosadi, Antoni Imam, dari NasDem. Hanura juga ada," bebernya.

Selang beberapa lama dari pertemuan tersebut, Rusman mengaku mendapat perintah pendataan bagi tim pemenangan, pers, ormas, LSM untuk jatah pekerjaan.

"Itu tahun 2017, lalu saya catat sesuai dengan perintah Pak Zainudin Hasan dan Hermansyah Hamidi. Kemudian catatan tersebut diserahkan ke Pak Syahroni," terangnya.

Kata Rusman, daftar nama yang ia catat tersebut akan mendapat perhatian dalam bentuk pekerjaan di Lampung Selatan.

"Tapi dari daftar nama itu tidak semua dapat pekerjaan. Memang ada sebagian dihubungi oleh pihak PUPR, dihubungi bahwa sudah dapat pekerjaan. Ada sebagian yang diminta ke saya, tapi untuk tim sukses," jelasnya.