Berita Lampung

Cuma Naik Rp 8.000, UMP Lampung Jadi Rp 2,4 Juta

Angka UMP itu sesuai formula yang telah ditetapkan melalui Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 15 November 2021.

Tribunlampung.co.id/Bayu
Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu. Pemprov Lampung telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 2.440.486,18. 

Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung Tri Susilo menyatakan pihaknya menolak kenaikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja di Lampung.

Susilo menganalogikan, kenaikan UMP Rp 8.000 tidak akan cukup untuk menambah biaya operasional pekerja.

"Kita bulatkan kenaikannya Rp 10 ribu, itu saja belum cukup untuk tambahan beli bensin atau semacamnya," kata Susilo, Senin.

Menurut Susilo, pihaknya sudah menyampaikan usulan kenaikan upah layak bagi pekerja buruh di Lampung.

Jika tahun lalu UMP sekitar Rp 2,6 juta per bulan, maka tahun ini kenaikan bisa menyentuh minimal di angka Rp 3 juta.

"Layaknya upah di Lampung ini di atas Rp 3 juta. Tapi setidaknya bisa mendekati angka tersebut, pada kenyataannya justru naik jauh dari apa yang kami harapkan," kata Susilo.

Susilo menambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan serikat buruh lainnya terkait kenaikan upah tersebut.

Tidak menutup kemungkinan gabungan serikat buruh bakal menggelar aksi demo penolakan UMP 2022.

UMK Kabupaten/Kota

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman mengatakan, UMK Kota Bandar Lampung dipastikan naik pada 2022.

Namun besarannya masih dibahas oleh Dewan Pengupahan.

"Yang jelas kalo kenaikan ada. Cuma, berapa persennya itu masih dirumuskan oleh tim akademisi sesuai dengan data-data dari statistik. Itu akan dibahas besok, " kata Wan Abdurrahman.

Menurut Wan Abdurrahman, proses penetapan UMK cukup panjang.

Dewan pengupah bersama tim akademisi dan pemerintah akan mengukur sebaik mungkin berapa besaran upah yang harus ditetapkan.

"Kalo sudah ada keputusan baru nanti akan dilaporkan kepada wali kota dan akan diusulkan kepada gubernur untuk di-SK-kan. Upah itu ada batas minimum ada batas maksimum, jadi kita akan lihat nanti bersama tim perumus itu," imbuh Wan Abdurrahman.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan Noviana Susanti mengatakan, pihaknya belum menetapkan UMK. UMK ini sedang dalam tahap pembahasan.

"Belum ada penetapan UMK di Lampung Selatan. Insya Allah, Kamis mendatang ada rapat penetapan," kata dia.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra / Muhammad Joviter / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved