Breaking News:

Tanggamus

Dinas PUPR Tanggamus Revisi RTRW 2011-2031

Proses revisi telah dilakukan dan terakhir Pemkab Tanggamus melaksanakan desk dengan seluruh OPD terkait validasi data sebagai dasar penyusunan revisi

Penulis: Tri Yulianto | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto
Dinas PUPR Tanggamus gelar rapat dan laporan perubahan RTRW Tanggamus 2011-2031, Jumat (3/12/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Dinas PUPR Tanggamus telah merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) guna penyesuaian dinamika pola tata ruang baru wilayah.

Menurut Kepala Dinas PUPR Tanggamus Riswanda Djunaidi hasil revisi telah dilaporkan ke Bappeda Lampung dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XX Lampung dan Bengkulu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Cipta Karya Lampung, dan Pemprov Lampung.

"Maksud dari revisi RTRW Tanggamus guna penyesuaian kembali terhadap dinamika dan perubahan struktur maupun pola ruang di wilayah Tanggamus," terang Riswanda, Jumat (3/12/2021).

Ia menambahkan, untuk tujuan revisi guna menyelaraskan penyesuaian pada fungsi struktur dan pola ruang.

Baca juga: Tanggamus Waspada, Bencana Hidro-Meteorologis Terus Meningkat

Itu sesuai arah kebijakan nasional dan juga provinsi. Lalu dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan pembangunan berkelanjutan.

Proses revisi telah dilakukan dan terakhir Pemkab Tanggamus melaksanakan desk dengan seluruh OPD terkait validasi data sebagai dasar penyusunan revisi RTRW.

"Tim penyusun juga telah mendapat rekomendasi validasi peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang revisi RTRW dengan kabupaten perbatasan," ujar Riswanda.

Ia menambahkan, peninjauan kembali dan revisi atas RTRW disyaratkan untuk membentuk kesepakatan RTRW Tanggamus 2011-2031

"Harapannya mendapat masukan atas substansi teknis revisi RTRW Tanggamus dan demi penyempurnaan penyusunan revisi RTRW," terang Riswanda.

Baca juga: APBD Tanggamus 2022 Defisit Rp 70 Miliar

Revisi RTRW dibolehkan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved