Jelang Pilratin, KPU Lampung Barat Ajak Tepis Isu Politik Uang

Peratin yang terpilih pun merupakan kandidat terbaik.

"Kemudian memiliki visi misi yang jelas dengan berbagai terobosan yang senantiasa mengedepankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat," kata Arip.

Menurutnya, makin banyak kandidat catin yang mengikuti kontestasi pilratin, makin banyak pula isu politik uang yang marak beredar.

"Tidak bisa dipungkiri, kini banyak beredar isu tentang politik uang dengan bermacam istilah, misalnya NPWP (nomer pira, wani pira), pisan kala (pilih dai ngeni kuah lamon), maupun istilah lainnya yang sifatnya hanya berbicara transaksional untuk memenangkan pemilihan," jelas Arip.

Atas dasar itu, Arip menghendaki masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran berupa materi dari catin.

"Jangan mudah tergiur dengan tawaran materi. Pilihlah catin yang memiliki rekam jejak dan komitmen kuat dalam memajukan pekon," tegasnya.

Dengan demikian, calon yang terpilih nantinya merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan gagasan, program, serta bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban.

"Masyarakat juga bisa mengontrol jika perhatian terpilih mengingkari janjinya pada masa kampanye," kata dia.

"Soalnya mereka dipilih tanpa iming-iming materi," tambahnya.

Ia menegaskan, masyarakat jangan sekali-kali menyalahkan peratin terpilih jika melanggar janjinya pada masa kampanye.

Hal itu lantaran sejak awal suara masyarakat sudah dihitung dengan nominal.

"Masyarakat jangan terjebak dengan suara-suara, 'Siapa pun yang terpilih sama saja, kita tetap seperti ini. Jadi siapa yang mau kasih, itu yang kita pilih'," ujar Arip.

Istilah tersebut, bagi Arip, merupakan kesalahan besar.

Karena majunya suatu pekon tak lepas dari kepiawaian seorang pemimpin dalam menghasilkan ide dan gagasan.

"Atau ada lagi istilah 'kami tidak menawarkan janji, tetapi kami memberikan bukti'," ujarnya.