Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 110,4 Triliun, Komarudin Khawatir Jadi Bancakan Korupsi

"Penyelenggara Pemilu mesti irit-itit dan menyederhanakan pengadaan-pengadaan barang untuk keperluan Pemilu agar tak terlalu mahal. Kotak suara, kertas suara, tinta, dll, Mesti dicari harga yang termurah dan memiliki kualitas bagus," ujar Ujang.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat, perkiraan anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebesar Rp 110,4 triliun perlu dihitung ulang.

Menurut dia, perhitungan anggaran itu perlu dilakukan secara cermat karena ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama. 

Baca juga: KPU Lampung Timur Masih Bahas Usulan Hibah Anggaran Pemilu 2024

Baca juga: Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung Telah Siapkan Anggaran Pemilu 2024

"Tentunya perlu dihitung ulang karena pemilu 2024 itu kan dua kali pemilu, satu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November pemilu kepala daerah seluruh Indonesia, makanya harus dihitung dengan cermat," ujar Djarot.

Gerak Cepat

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran Pemilu 2024.

Hal itu ia ungkapkan usai melantik 7 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 7 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027, Selasa (12/4).

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Adapun 7 Komisioner KPU RI yang dilantik yakni Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara tujuh anggota Bawaslu yang dilantik yaitu Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Presiden berharap, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik tersebut dapat segera bekerja. Ia memerintahkan penyelenggara pemilu tancap gas berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Jokowi mengatakan, tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), dan pilkada (pemilu kepala daerah) dalam tahun yang sama," ujar dia.

Presiden meminta KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan tahapan pemilu secara detail dan matang demi menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.

"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.

Berita tayang di Tribunnews.com