Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Mahasiswa Teknokrat Indonesia (UTI) yang Didrop Out (DO)

Selain hak atas pendidikan yang telah direnggut oleh pihak kampus, tudingan atau stigma radikal dan ekstrimis merupakan sebuah kejahatan terhadap keperdataan seseorang. 

"Karena ketika seseorang yang dituding bersalah hanya karena prasangka atau diasosiasikan terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana tanpa proses peradilan yang adil tentu sangat merugikan," kata Sumaindra.

Terlebih setidaknya hampir dua tahun, mahasiswa harus berjuang menuntut keadilan sembari menyusun harapan untuk masa depan dengan terpaksa melanjutkan kuliahnya di kampus lain yang bahkan itupun mereka sempat di persulit oleh pihak kampus. 

Kerugian yang diderita oleh mahasiswa selain materil tentu terdapat kerugian imateril yang juga tidak dapat dinilai. 

Oleh karena itu, bahwa putusan kasasi ini juga menjadi batu pijakan berikutnya bagi para mahasiswa untuk melakukan perjuangan yang belum selesai.

Sebab mereka tidak hanya mencari keadilan semata, namun mereka telah menjadi simbol dari perlawanan terhadap pemberangusan kebebasan akademik, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat seorang mahasiswa di kampus yang otoriter. 

Untuk sementara, terhadap perkara yang sedang berjalan bahwa LBH Bandar Lampung juga masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Terkait dua mahasiswa yang juga melakukan gugatan terhadap penerbitan SK DO dan Skorsing Rektor Universitas Teknokrat Indonesia. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)