Berita Lampung
GML Metro Lampung Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Sampaikan 7 Tuntutan
Gerakan Masyarakat Lokal (GML) Metro, Lampung menggelar demonstrasi kenaikan harga BBM dan sampaikan tujuh tuntutan.
Penulis: Muhammad Humam Ghiffary | Editor: Tri Yulianto
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Metro- Gerakan Masyarakat Lokal (GML) Metro, Lampung menggelar demonstrasi kenaikan harga BBM di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.
Demo GML Metro, Lampung tersebut menyampaikan aspirasinya mengenai kenaikan harga BBM yang dapat berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok.
Ketua DPD GML Metro, Lampung Slamet Riadi mengatakan demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi yang meresahkan masyarakat berupa kenaikan harga BBM.
"Hari ini kami menggelar demo mengenai tuntutan kami tentang kenaikan harga BBM," ujarnya, Senin, (12/9/2022).
Pada orasinya, dia mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini jelas menyusahkan masyarakat.
Baca juga: Airlangga Hartarto Bertemu Menteri Perdagangan India, Perkuat Kerja Sama Kedua Negara
Baca juga: Karyawan Swasta di Bandar Lampung Terima Pencairan BSU Langsung ke Rekening
Hal tersebut dikatakannya karena kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dapat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok yang lain.
"Maka dari itu kami dari GML menyampaikan aspirasi kami agar Pemkot Metro mendengar keluhan masyarakat mengenai naiknya harga BBM ini," bebernya.
Pada kesempatan demo tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa aspirasi.
Ada 7 aspirasi yang menjadi tuntutan GML pada demo tersebut.
"Tuntutan kami sebanyak 7 tuntutan yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Metro sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan," ungkapnya.
Pertama, menolak dan mengutuk keras kebijakan kenaikan harga BBM.
Kedua mendesak agar pemerintah menurunkan harga BBM.
Baca juga: Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Lakukan Peletakan Batu Pertama Gereja HKBP Liwa
Baca juga: Kemajemukan Masyarakat Jawa Tengah Memantik Pendeta Maluku Belajar Toleransi ke Ganjar Pranowo
Ketiga mendesak agar Presiden mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keempat mendesak Presiden agar mencopot Menteri BUMN Erick Thohir.
Kelima Mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok dan lainnya.
