Berita Lampung

Hakim PN Tanjungkarang Lampung Tolak Eksepsi Aria Lukita, Penasehat Hukum Siapkan Pembelaan

Ahmad Handoko, Penasehat Hukum terdakwa Aria Lukita Budiwan siapkan pembelaan kliennya dalam perkara korupsi jembatan Way Batu Pesisir Barat.

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra
Ahmada Handoko, Penasehat Hukum Aria Lukita Budiwan (ALB) terdakwa perkara korupsi jembatan Way Batu Pesisir Barat akan siapkan pembelaan kliennya. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ahmad Handoko, Penasehat Hukum terdakwa Aria Lukita Budiwan dalam perkara dugaan korupsi jembatan Way Batu Pesisir Barat, Lampung mengaku bakal siapkan pembelaan bagi kliennya.

Hal itu diungkapkan Ahmad Handoko selaku Penasehat Hukum Aria Lukita Budiwan setelah eksepsi terdakwa ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang memutuskan penuntut umum tetap lanjutkan pemeriksaan perkara Aria Lukita Budiwan di dugaan korupsi jembatan Way Batu Pesisir Barat, Lampung.

Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Hendro Wicaksono dalam persidangan dengan agenda putusan sela pada Kamis (29/9/2022) mengatakan putusan hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Aria Lukita Budiwan.

Menyatakan keberatan dari penasehat hukum terdakwa Aria Lukita tentang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Baca juga: Lepas Emas Perhiasan Demi Bansos, Wanita Bandar Lampung Malah Jadi Korban Pencuri

Baca juga: Aria Lukita Budiwan Bantah Dakwaan Jaksa soal Proyek Jembatan Pesisir Barat Lampung

Dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Ada beberapa hal menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak eksepsi terdakwa.

Di antaranya majelis hakim berwenang menghitung adanya kerugian negara dan menentukan besarnya kerugian negara.

"Berdasarkan fakta persidangan menyatakan penghitungan tersebut bersumber pada dari penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK," kata Hendro.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat atau KPK .aupun Instansi yang dinyatakan berwenang oleh Undang Undang.

Sehingga dapat menilai adanya kerugian negara dan beserta besarnya.

Kemudian terkait keberatan terdakwa dengan dua perhitungan kerugian negara yang tercantum dalam surat dakwaan.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Bakal Tegur Kafe Jual Minuman Alkohol

Baca juga: Tempat Wisata di Lampung, Liburan Keluarga di Butterfly Swimming Pool Ramah Anak

Menurut majelis hakim bahwa hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara.

Sementara Ahmad Handoko, selalu penasehat hukum dari Aria Lukita Budiwan mengatakan bahwa dirinya menghormati putusan tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved