Izin Tambang Tak Ada Kejelasan, Pengusaha Batu Belah di Lampung Timur Hentikan Aktivitas

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Pengusaha batu belah di Kabupaten Lampung Timur, akan menghentikan aktivitas ekploitasi batu belah di Lampung Timur.

Hal ini lantaran perizinan pengusaha batu belah di Kabupaten Lampung Timur tidak kunjung menuai kejelasan. 

Ungkapan pengusaha batu belah di Kabupaten Lampung Timur yang akan menghentikan aktivitas ekploitasi tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Pelaku Usaha Batu Belah Lampung Timur (PPUBBLT) Samsudin, saat rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur, di ruang rapat Komisi l DPRD Kabupaten Lampung Timur, Senin (31/10/2022). 

Saat dikonfirmasi, Ketua Perhimpunan Pelaku Usaha Batu Belah Lampung Timur (PPUBBLT) Samsudin membenarkan hal tersebut, Selasa (1/11/2022). 

Ia mengatakan, seluruh pengusaha batu belah di Lampung Timur yang berjumlah 165 pengusaha akan menghentikan aktivitas ekploitasinya. 

"Kita sudah sampaikan aspirasi kita, dan kalau aspirasi kami ini tidak ada tanggapan dari pemerintah terkait ataupun tidak menuai hasil, jadi sekarang kami akan menghentikan sementara kegiatan usaha kami, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ujarnya. 

Baca juga: Penjelasan Dinas Terkait Beras Berbahan Kimia yang Bikin Heboh Pesawaran

Baca juga: Apotek di Metro Alami Penurunan Omzet Pasca Larangan Penjualan Obat Sirup

Pihaknya melakukan ini lantaran ingin mendapatkan izin dan mengikuti peraturan yang ada. 

"Kami para pelaku usaha demi rasa kenyamanan, akan membuktikan jika kami betul betul ingin mengikuti peraturan yang ada, sehingga kami juga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya," katanya. 

Ia berharap agar aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ali Johan, menyambut baik aspirasi dari pengusaha batu belah tersebut. 

Ia mengatakan, DPRD Kabupaten Lampung Timur akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. 

"Baru kemarin secara langsung saya mendengar, sebenarnya keluh kesah dari pada teman-teman yang mempunyai usaha batu belah dan sudah terjadi sangat lama," kata Ali Johan. 

Ia mengatakan, kebijakan Pemerintah Pusat terkait perijinan pengusaha batu belah dapat dievaluasi kembali atau ditinjau ulang.

"Aturan-aturan ini berkenaan dengan otonomi daerah yang harus disesuaikan, inikan persoalan serius mereka ini ingin tertib kepada peraturan ingin tertib hukum jangan dihalang-halangi," paparnya. 

"Presiden kan sudah menyampaikan, jangan dihambat investasi, jangan dihambat pengusaha, apalagi tentang perijinan, harus dipermudah," sambungnya. 

Pihaknya akan  meminta komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Timur, untuk menginventarisir masalah tersebut dan menyampaikannya ke Provinsi Lampung.

"Kami akan segera ke Kementerian Pertambangan dan saya akan memimpin langsung untuk menyampaikan tentang kebijakan ijin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, agar dapat dievaluasi," katanya. 

"Sehingga bagaimana secepatnya pemerintah pusat bisa mengambil langkah-langkah yang akan berpihak ke masyarakat jangan dihambat, kalo dihambat sama saja kita ini mempersulit masyarakat," lanjutnya. 

Lanjutnya, apapun bentuknya, semua dirugikan, rakyat dirugikan, pengusaha dirugikan, pemerintah dirugikan, akhirnya kan teman-teman ini kan kucing-kucingan nantinya, tidak ada pendapatan yang bisa masuk ke daerah maupun provinsi," paparnya.

Ia menegaskan kembali, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Ini yang harus ditertibkan dan saya tegaskan lagi ini adalah petunjuk dari presiden saya mendengar langsung pidato presiden itu, dan artinya ini adalah masalah yang harus segera ditindaklanjuti," tutupnya.

Senada Ketua Komisi I DPRD Lampung Timur, Gunardi mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut. 

"Kita akan mengawal sesuai dengan tugas kami di DPRD dan tidak keluar dari batasan batasan DPRD yang akan disampaikan dalam pekan ini," ucapnya. 

"Kita akan menindaklanjuti permasalahan ini ke kementerian untuk bisa meninjau ulang terkait dengan ijin dari batu tersebut," sambungnya. 

Ia mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan permasalahan ini. 

"Kita harus berkerja keras memperjuangkan permasalahan ini, dan harus bekerja sama," tukasnya. .

( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )