Formasi PPPK Minim, Ratusan Guru Honorer Demo Bupati Lampung Selatan

Namun, timpal Gaviri, pihak yang bertanggungjawab tentang hal ini tidak memberikan jawaban atau solusi atas tuntutan mereka.

"Kami harus melapor kemana lagi pak bupati. Kami sudah melapor ke Komisi X DPR RI, ke Kemendikbud, bahkan kami juga mengirim surat ke staf presiden. Namun tidak didengarkan," ujarnya.

Padahal, kata Gaviri, pihaknya sudah lulus passing grade 2021 sesuai dengan aturan yang tertuang pada aturan Kempenpan-RB nomor 20 tahun 2020.

Gaviri menyebut pihaknya diminta Sekretaris Daerah Lampung Selatan untuk mengisi berkas dan menandatangani persyaratan untuk penerimaan PPPK.

Namun, kata Gaviri, sampai saat ini pihaknya tidak mendapat kejelasan akan pengangkatan tersebut.

Lanjut Gaviri, pihaknya juga sudah mengirim surat kepada Sekretaris daerah Lampung Selatan terkait tuntutan mereka tersebut, tetapi mereka tak kunjung mendapat balasan.

Maka dari itu, Gaviri meminta kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk memprioritaskan pihaknya yang sudah lulus passing grade 2021.

"Kami jumlahnya 797 orang pak bupati. Kenapa yang akan diambil hanya 70 formasi. Sedangkan nasib 727 orang lagi mau gimana pak bupati," ucapnya.

Bahkan, kata Gaviri, terdapat guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun belum mendapat kenaikan status PPPK menjelang masa pensiunnya.

Gaviri berharap pemerintah Lampung Selatan dapat memperhatikan nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tersebut.

"Ini adi salah satu contohnya pak bupati. Pak Haiyun guru honorer di Kecamatan Penengahan yang sudah mengabdi 23 tahun namun mendekati masa pensiunya Desember tahun ini namun masih bersatus honorer. Biarkan mendekati masa pensiunnya pak Haiyun ini dapat menikmati sedikit rasanya jadi PPPK," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )