Berita Lampung

Warga Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung Pertanyakan Alasan PTUN Cek Tanah Mereka

Warga Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung akan minta penjelasan PTUN untuk cek lokasi sebab objek sengketa tanah bukan di lokasi tersebut.

Editor: Tri Yulianto
dok. PTUN Bandar Lampung
Hakim PTUN Bandar Lampung saat mengecek objek sengketa lahan di Kampung Baru, Kedaton, Rabu (9/11/2022) lalu. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara – Warga Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung klarifikasi soal pemberitaan penolakan warga terhadap PTUN Bandar Lampung yang cek lokasi sengketa tanah.

Sebelumnya tim PTUN Bandar Lampung dipimpin Hakim Dedi Wisudawan Gamadi dan Putri Sukmaini melihat langsung lahan seluas sekitar 8.040 meter persegi di Kelurahan Kampung Baru yang jadi objek sengketa lahan.

Lantas warga Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung itu lakukan penolakan terhadap pihak PTUN untuk cek lokasi, sebab objek perkara bukan di tanah yang ditempati mereka saat ini.

Hal itu dijelaskan Firman Rusli, selaku Ketua Lingkungan I Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, mewakili warga ke Tribun Lampung, Minggu (27/11/2022).

Firman menjelaskan, menindaklanjuti Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 39/G/2022/PTUN.BL atas nama penggugat Yahya Adiyantawari dkk dan tergugat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

“Kami sebagai warga tidak mengakui gugatan tersebut dan objek sengketa yang ditangani PTUN tersebut bukan di lokasi tempat kami, tapi di tempat lain,” ujar Firman.

Baca juga: Tim PTUN Bandar Lampung Dapat Perlawanan saat Cek Objek Sengketa Lahan di Kampung Baru

Baca juga: Pegawai DLH Dipecat Sepihak Layangkan Gugatan PTUN, Minta SK Pemberhentian Dicabut

Ia menjelaskan, dalam perkara tersebut disebutkan bahwa sertifikat dengan nomor 3583/luas 3.700 tanggal 12 Agustus 1977 semula milik M Said tanggal 12 Agustus 1977 beralih ke Maryati Yakub pada 12 Agustus 1977.

Dan sertifikat nomor 3585/KD luas 4.340 tanggal 12 Agustus 1977 semula milik Edi Santoso tanggal 12 Agustus 1977 dan beralih ke Iskandar tanggal 12 Agustus 1977 kemudian beralih ke Maryati Yakub pada 3 Mei 1980.

Selanjutnya Firman jelaskan, untuk lokasi tanah yang ditempati warga saat ini adalah sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tanggal 30 April 1983 nomor AG.000/24/WAS/1983 dan Surat Gubernur tanggal 27 Agustus 1988 nomor 710/988/U/WAS/88.

Dan pengumuman tentang Kewajiban Melapor dan Mendaftarkan Kembali sertifikat hak atas tanah lokasi eks PTP X di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bandar Lampung dan diumumkan melalui media Harian Trans Sumatera nomor 630.1-5042 tanggal 28 Agustus 2000 dan pengumuman nomor  630.1-473.-03 tanggal 17 Juli 2000.

Melalui pengumuman tersebut tidak ada sertifikat atas nama Maryati Yakub.

Dalam peta tanah yang diklaim oleh penggugat pada dasarnya milik Agraria/BPN yang diserahkan pada masyarakat berdasarkan warkah atas nama Firman Rusli.  

Menurut Firman Rusli, warga di Gang Nangka (1, 2 dan 3) dan Gang Kelapa Tunggal Kelurahan Kampung Baru semuanya memiliki sertifikat tanah yang sah.

Kemudian warga juga sudah membuat pernyataan yang ditandatangi oleh 42 warga menyerahkan masalah ini kepada dirinya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved