Berita Lampung

Disnaker: Banyak Perusahaan Belum Terapkan UMP Lampung Bagi yang Bekerja di Atas Satu Tahun

Agus Nompitu membeberkan masih banyak perusahaan swasta di Lampung yang tidak menerapkan skala pemberian upah sesuai UMP Lampung kepada pekerjanya.

Tribunlampung.co.id
Ilustrasi - Disnaker: banyak perusahaan di Lampung enggan sesuaikan UMP Lampung bagi yang bekerja atas 1 tahun. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemprov Lampung mulai menyorot penerapan upah sesuai upah minimum provinsi atau UMP Lampung kepada pekerja sektor swasta di Provinsi Lampung, terlebih untuk pekerja yang sudah memiliki masa kerja di atas satu tahun.

Diketahui, Pemprov Lampung telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Lampung 2023 sebesar Rp 2.633.284,59 atau naik Rp 192 ribu dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.440.486,18.

Penetapan UMP Lampung tersebut ditandatangani Arinal Djunaidi sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022 tentang penetapan UMP Lampung 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu membeberkan masih banyak perusahaan swasta di Provinsi Lampung yang tidak menerapkan skala pemberian upah sesuai UMP kepada pekerjanya.

Dirinya mengungkap banyak perusahaan yang mengabaikan indikator masa kerja, pengalaman dan kompetensi kerja yang dimiliki pekerja dalam penetapan upah sesuai UMP Lampung.

Biasanya, penetapan upah sektor swasta untuk pegawai dengan masa kerja di atas satu tahun masih mengedepankan faktor golongan atau jabatan pekerja dalam perusahaan tersebut. 

Baca juga: Buruh Minta Pengusaha Sesuaikan Skema UMP Lampung Bagi yang Bekerja di Atas Satu Tahun

"Banyak sekali perusahaan yang belum menerapkan itu (penyesuaian skala upah). Ada yang kerja 5-10 tahun (diupah) sama dengan bekerja belum sampai 1 tahun," kata dia, Rabu (7/12/2022).

Padahal, kata penyesuaian skala upah menjadi hal yang wajib diterapkan untuk masing-masing perusahaan.

"Itu harus dipatuhi di masing-masing perusahaan. Sehingga dalam penerapan sistem tersebut, yang satu tahun tidak boleh disamakan dengan yang lebih dari itu," ucap dia.

Menyoal besaran upah hasil penyesuaian skala pengupahan yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawannya, Agus menyebut itu menjadi kewenangan perusahaan dengan dasar kesejahteraan atas hidup layak pekerjanya.

Hal itu bisa didapat dari proses manajemen perusahaan yang diklaim dia perusahaan di Lampung sebaiknya bijak menentukan besaran nilai penyesuaian skala upah terhadap pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun.

"Persoalan upah cukup menarik, karena didalamnya tentu memiliki berbagai kepentingan dan tujuan. Baik dari sisi perusahaan, tenaga kerja, sampai juga pada pemerintah selaku regulator," kata dia.

"Dari sisi perusahaan dan tenaga kerja harus mampu di seimbangkan. Dengan harapan sisi upah bisa meningkatkan daya beli, namun jangan sampai upah menjadi cost besar dan berdampak pada perusahaan," katanya.

Untuk itu, ia berharap perusahaan mulai melakukan penyesuaian skala upah terhadap pekerja di atas satu tahun mulai tahun 2023 nanti.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved