Sebanyak 44 Pekon di Pesisir Barat Lampung Terjerat 3 Masalah Bisa Rugikan Negara Rp 11,5 M

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat – Inspektorat Pesisir Barat Lampung temukan tiga masalah penggunaan Dana Desa di 44 pekon. 

Hasil pemeriksaan Inspektorat Pesisir Barat Lampung tiga masalah dari penggunaan Dana Desa itu sudah timbulkan kerugian negara Rp 11,5 miliar.

Menurut Inspektur Pemkab Pesisir Barat Henry Dunan tiga masalah yang ditemukan yakni Surat Pertanggungjawaban (SPj) tidak lengkap, pajak yang tidak dibayarkan dan kegiatan.

Ketiga masalah itu didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 44 peratin atau kepala pekon saat memanfaatkan Dana Desa sejak 2020 sampai 2022.

Henry jelaskan rincian masing-masing masalah yang terjadi di 44 pekon.

Mulai dari kegiatan fiktif, yakni kegiatan yang tidak dilaksanakan namun laporannya ada.  

Baca juga: Merugikan Negara Rp 11 M, Puluhan Kepala Desa di Pesisir Barat Lampung Diperiksa

Baca juga: Jelang Nataru Pemkab Pesisir Barat Lampung Pastikan Stok Pangan Aman

"Yang fiktif ini nota kegiatannya atau pengadaan ada tapi barangnya tidak ada," beber Henry Dunan.

Kemudian kelompok masalah kedua adalah terkait dengan tidak menyetorkan pajak.

Dalam program Dana Desa semua kegiatan dikenai pajak dan kewajiban pembayaran pajak tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pekon.

Kalau pajak, kata Hendri, itu sudah pasti kerugian dan harus dibayarkan.

Klasifikasi berikutnya adalah terkait SPj yang tidak lengkap dari kegiatan Dana Desa yang sudah dilaksanakan.

"Kalau untuk SPj secara administrasi kita minta untuk dilengkapi," bebernya.

Setelah SPj-nya dilengkapi, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara fisik sesuai atau tidak.

Namun kata dia, kalau ternyata anggaranya habis sementara SPj tidak ada berarti kepala desa yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang ada.

"Hal tersebut tentu merupakan sebuah tindak pidana khusus kerena sudah merugikan negara," ucapnya.

Dikatakanya, kerugian negara dari tiga klasifikasi masalah itu sudah timbulkan kerugian negara Rp 11,5 miliar.

Kerugian negara dari tiga klasifikasi temuan itu dari tahun anggaran 2020 hingga 2022.

"Ada satu pekon yang kerugiannya mencapai hingga Rp 1 miliar lebih, (pekon ini) berbeda dari yang sudah menjadi tersangka beberapa waktu yang lalu," kata dia.

"Sementara pekon yang lain jumlahnya bervariasi ada yang Rp 200 juta, ada yang Rp 500 juta," sambungnya.

Baca juga: Warga Pesisir Barat Lampung Keluhkan Banyak Lubang di Jalinbar Krui-Bengkulu

Baca juga: Realisasi Pendapatan Daerah Pesisir Barat Lampung Tahun 2022 Baru 78 Persen

Untuk itu kata Henry, pihaknya memberikan kesempatan kepada peratin yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut hingga akhir Desember 2022.

"Jadi kemarin sudah kita sepakati agar mereka mengembalikan kerugian negara itu sampai akhir Desember," ungkapnya.

Apabila hingga akhir Desember 2022 para peratin tersebut tidak mengembalikan kerugian negara, maka hasil audit Inspektorat Pesisir Barat akan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Untuk itu pihaknya mengimbau agar para peratin itu bersikap kooperatif sesuai komitmen yang sudah disepakati.

"Kita tidak akan pandang bulu untuk mengembalikan kerugian negara ini, untuk itu kami minta para peratin agar kooperatif," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)