Nama Anggota PPK dan PPS Dicatut Balon Anggota DPD RI, Ketua KPU Pesisir Barat Lampung: Tidak Haram

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Pesisir Barat, Lampung Marlini tidak mempermasalahkan adanya 12 anggota PPK dan PPS yang namanya dicatut dan disebut mendukung calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira persyaratan untuk menjadi penyelenggara Pemilu itu tidak menyebutkan  bahwa tidak boleh mendukung calon anggota DPD," ungkapnya kepada Tribun Lampung, Sabtu (28/1/2023).

Menurutnya, syarat yang disebutkan adalah anggota PPK dan PPS tidak boleh terdaftar sebagai anggota Partai Politik ( Parpol ), baik itu pengurus atau pun calon dari parpol.

Karena di persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemilu tidak disebutkan adanya pelanggaran, kata Marlini, tidak haram bagi penyelenggara pemilu namanya dicatut dalam dukungan bakal calon DPD.

"Istilahnya tidak haram, yang haram bener itu terdaftar sebagai pengurus atau anggota Partai Politik."

" Karena aturanya tidak ada ya enggak apa-apa," ujarnya.

Baca juga: KPU Pesisir Barat Lampung Lakukan Rekrutmen Tenaga Ad Hoc Pantarlih

Baca juga: 12 Anggota PPK dan PPS di Pesisir Barat Lampung Diduga Namanya Dicatut Dukung Balon DPD

Tentang temuan Bawaslu terkait temuan adanya 12 anggota PPK dan PPS yang namanya dicatut sebagai pendukung calon anggota DPD, Marlini meminta untuk langsung menanyakan hal itu ke Bawaslu Pesisir Barat, Lampung.

"Bisa ditanyakan langsung dengan pihak Bawaslu seperti apa kajian mereka," ucapnya.

Dijelaskanya, didalam PKPU 10 tahun 2022 menyebutkan, apabila dukungan DPD itu mencatut nama penyelenggara Pemilu maka dukungan tersebut secara otomatis akan gugur atau TMS (tidak memenuhi syarat).

"Misalnya si A sebagai calon DPD mencatut nama saya, karena saya sebagai penyelenggara Pemilu, maka secara otomatis akan TMS," tegas Marlina.

Artinya, lanjut Marlina, jika ada anggota PPK dan PPS yang dicatut namanya oleh balon anggota DPD, maka secara otomatis akan TMS.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 12 orang petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Pesisir Barat diduga KTP nya digunakan mendukung bakal calon anggota DPD RI.

Para penyelenggara Pemilu yang dimaksud tersebut diantaranya dua orang anggota PPK dan 10 orang anggota PPS yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu.

Para petugas PPK dan PPS pemilu 2024 ini ditemukan KTP nya mendukung bakal calon anggota DPD RI dari penelusuran Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

" Pertama kita akan melakukan penelusuran langsung dengan teman-teman KPU apakah benar nama itu sesuai dengan yang dimaksud," ungkap Irwansyah, Ketua Bawaslu Pesisir Barat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/1/2023).