Wabup Lamtim Tersinggung Ditinggal Keluar 8 Kades saat Musrenbang, Sebut Tidak Punya Etika

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Wakil Bupati (Wabup) Lampung Timur Azwar Hadi tersinggung lantaran ditinggal keluar ruangan Musrenbang oleh delapan kepala desa (Kades) yang melakukan walk out.   

Delapan kades tersebut, meninggalkan ruangan Musrenbang, setelah Wabup Azwar memaparkan program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2023, pada Senin (13/2/2023) kemarin. 
 
Adapun delapan kepala desa tersebut yakni, Kades Braja Asri, Braja Fajar, Braja Dewa, Labuhan Ratu Danau, Sumur Bandung, Sri Rejosari, Sumberejo, dan Sriwangi.

Saat diwawancarai di ruangannya, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengungkapkan ketersinggungannya atas perlakuan delapan kades tersebut. 

"Kemarin ketika saya yang hadir, saya merasa tersinggung diperlakukan seperti itu," ujar Wabup Azwar, Selasa (14/2/2023). 

Baca juga: 8 Kades Tinggalkan Forum Musrenbang Lantaran Kecewa, Wabup Lamtim Minta Inspektorat Panggil

Menurutnya, perlakuan delapan Kades yang ada di Kecamatan Way Jepara tersebut tidak memiliki etika. 

"Kok Kades yang dipilih oleh masyarakat, tapi kenapa tidak punya etika?" sebutnya. 

"Tanpa izin, tanpa permisi, langsung keluar begitu saja," tambahnya. 

Ia juga menjelaskan, kronologi kejadian ketika delapan Kades yang meninggalkan ruangan Musrenbang di Kecamatan Way Jepara. 

"Saya di sana kemarin, setelah saya selesai memaparkan program kerja tahun 2023, para kades langsung interupsi, padahal belum waktunya untuk interupsi," ungkapnya. 

Menurutnya, para kades mempertanyakan pembangunan infrastruktur di desanya. 

"Mereka mempertanyakan, kenapa desa mereka tidak dapat jatah untuk pembangunan infrastruktur," tutur Wabup Azwar.

Namun, para kades tersebut langsung meninggalkan ruangan Musrenbang, sebelum dirinya memberikan tanggapan terkait keluhan mereka. 

"Saya bahkan belum menyampaikan pendapat terkait keluhan mereka, malah mereka langsung meninggalkan ruangan Musrenbang," jelasnya. 

"Maksud saya, kalau belum bisa masuk di tahun 2023, nantinya kan bisa kita masukan di tahun berikutnya 2024," sambungnya. 

Ia memaparkan, ternyata sikap para kades ini bukan kali pertama terjadi.