Wabup Lamtim Tersinggung Ditinggal Keluar 8 Kades saat Musrenbang, Sebut Tidak Punya Etika

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Wakil Bupati (Wabup) Lampung Timur Azwar Hadi tersinggung lantaran ditinggal keluar ruangan Musrenbang oleh delapan kepala desa (Kades) yang melakukan walk out.   

Delapan kades tersebut, meninggalkan ruangan Musrenbang, setelah Wabup Azwar memaparkan program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2023, pada Senin (13/2/2023) kemarin. 
 
Adapun delapan kepala desa tersebut yakni, Kades Braja Asri, Braja Fajar, Braja Dewa, Labuhan Ratu Danau, Sumur Bandung, Sri Rejosari, Sumberejo, dan Sriwangi.

Saat diwawancarai di ruangannya, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengungkapkan ketersinggungannya atas perlakuan delapan kades tersebut. 

"Kemarin ketika saya yang hadir, saya merasa tersinggung diperlakukan seperti itu," ujar Wabup Azwar, Selasa (14/2/2023). 

Baca juga: 8 Kades Tinggalkan Forum Musrenbang Lantaran Kecewa, Wabup Lamtim Minta Inspektorat Panggil

Menurutnya, perlakuan delapan Kades yang ada di Kecamatan Way Jepara tersebut tidak memiliki etika. 

"Kok Kades yang dipilih oleh masyarakat, tapi kenapa tidak punya etika?" sebutnya. 

"Tanpa izin, tanpa permisi, langsung keluar begitu saja," tambahnya. 

Ia juga menjelaskan, kronologi kejadian ketika delapan Kades yang meninggalkan ruangan Musrenbang di Kecamatan Way Jepara. 

"Saya di sana kemarin, setelah saya selesai memaparkan program kerja tahun 2023, para kades langsung interupsi, padahal belum waktunya untuk interupsi," ungkapnya. 

Menurutnya, para kades mempertanyakan pembangunan infrastruktur di desanya. 

"Mereka mempertanyakan, kenapa desa mereka tidak dapat jatah untuk pembangunan infrastruktur," tutur Wabup Azwar.

Namun, para kades tersebut langsung meninggalkan ruangan Musrenbang, sebelum dirinya memberikan tanggapan terkait keluhan mereka. 

"Saya bahkan belum menyampaikan pendapat terkait keluhan mereka, malah mereka langsung meninggalkan ruangan Musrenbang," jelasnya. 

"Maksud saya, kalau belum bisa masuk di tahun 2023, nantinya kan bisa kita masukan di tahun berikutnya 2024," sambungnya. 

Ia memaparkan, ternyata sikap para kades ini bukan kali pertama terjadi.

"Ternyata memang dari era Bupatinya Nunik, lalu tahun lalu juga ketika Bupati Dawam di sana, mereka juga kebiasaan keluar forum seperti ini," paparnya. 

Kendati demikian, pihaknya sudah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur untuk memeriksa para kades tersebut. 

"Sudah saya perintahkan Inspektorat, besok akan dipanggil untuk melaksanakan pemeriksaan kepada para kades itu, kenapa melakukan hal itu?" ucapnya 

Pihaknya juga menyerahkan tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. 

"Nanti kalau sudah keluar hasil pemeriksaan, ya saya serahkan kepada inspektorat untuk kelanjutannya," lanjutnya.  

"Sebenarnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan rutin, tapi sambil ditanya, kenapa mereka keluar forum tanpa permisi?" pungkasnya. 

Baca juga: Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Musrenbang Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan

8 Kades Kecewa

Sebelumnya delapan kepala desa meninggalkan ruangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Senin 13 Februari 2023. 

Delapan kades yang meninggalkan ruangan Musrenbang tersebut adalah Kades Braja Asri, Braja Fajar, Braja Dewa, Labuhan Ratu Danau, Sumur Bandung, Sri Rejosari, Sumberejo, dan Sriwangi.

Kedelapan kades tersebut meninggalkan ruangan Musrenbang lantaran kecewa. 

Para kades kecewa akibat pembangunan infrastruktur di desanya tidak masuk dalam perencanaan pada pemaparan program pembangunan acara Musrenbang.

Musrenbang sendiri berlangsung di Balai Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, pada Senin kemarin. 

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Ketua TP PKK Yusbariah Dawam Rahardjo, para asisten dan kepala dinas, serta dua anggota DPRD Dapil 3, Topik Gani dan M Zakwan. 

Saat dikonfirmasi, Kades Sumberejo, M Erfan menyebutkan, dirinya kecewa lantaran usulan pembangunan infrastruktur di desanya tidak masuk perencanaan.  

Menurut Erfan, pada Selasa 14 Februari 2023, tahun ini desanya tidak dapat sama sekali pembangunan infrastruktur.

Dan kata Erfan, yang selalu dapat program infrastruktur hanya desa itu-itu saja. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Braja Asri, Darusman, saat dikonfirmasi pada hari ini. 

Menurutnya, dalam kegiatan Musrenbang itu tidak ada pemerataan pembangunan di semua desa di Kecamatan Way Jepara. 

Makanya ia meminta agar pemerintah daerah dapat perhatikan azas keadilan.  

(Tribunlampung.co.id/Yogi Wahyudi)