Anggota Keluhkan 3 Bulan Uang Makan Tak Diberikan, Begini Penjelasan Kasat Pol PP

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Uang makan anggota Satpol PP di Kabupaten Lampung Selatan dikabarkan sudah tiga bulan (Maret, April, Mei) belum kunjung diterima personel.

Menurut keterangan salah seorang anggota Satpol PP Lampung Selatan berinsial A, biasanya uang makan tersebut cair tidak lama setelah gaji mereka ditransfer.

Anggota Satpol PP Lampung Selatan ini mengaku, para persenol dibiarkan bekerja dalam keadaan perut kosong tanpa ada uang makan.

Padahal, tugas dari para Praja Wibawa cukup krusial sebagai penegak peraturan daerah, pengaman aset pemerintah dan menjaga ketertiban umum.

"Bulan Maret, April, Mei belum diberikan"

Baca juga: IDI Lampung Selatan Ikut Demo Tolak RUU Kesehatan di Jakarta

"Nggak tau juga kita, nggak jelas juga ini"

"Ya kalau mau dibilang ada, ya sampai sekarang belum ditransfer-transfer ke anggota," ujarnya, Rabu (10/5/2023).

Ia menambahkan, besaran uang makan anggota Satpol PP itu sekitar Rp 475.000 per orang setiap bulan.

Diketahui, jumlah anggota Satpol PP Lampung Selatan ada sekitar 600 orang, meliputi anggota yang berstatus PNS dan THLS.

"Kalau infonya sih ada aturan baru dan katanya itu masih digodok. Dimana, uang makan itu mau digantikan dengan nasi kotak," ujarnya.

"Cuma sampai sekarang ini belum ada penggantinya," tuturnya.

Ia mengatakan pada April lalu sempat terendus kabar bakal ada demo karena perkara uang makan tersebut.

"Ya lumayan itu. Infonya kalo duit itu nggak keluar juga akan ada demo Pol-PP se Lampung Selatan," ujarnya.

Dikatakannya, dari awal tidak ada pemberitahuan ke pada dirinya dan anggota lain kalau akan ada penghapusan uang makan begitu.

Sementara Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Selatan Maturidi Ismail menjelaskan dalam peraturan Kementerian Keuangan yang dapat uang makan adalah kementerian dan lembaga.

Ia menjelaskan, kalau Satpol PP, Dishub, dan Damkar, bulan Januari, Februari masih dapat uang makan.

Tapi, kata Maturidi, mulai bulan Maret ke atas uang itu dalam bentuk kegiatan.

"Jadi kalau ada kegiatan itu mereka baru dapat uang makan dalam bentuk nasi kotak"

"Untuk menyikapinya ada pihak ke tiga yang akan menyediakan nasi kotak itu," ujarnya, Kamis (10/5/2023).

Mengenai uang makan yang belum cair, Maturidi mengatakan masih dalam proses.

"Namanya uang negara ini, tidak bisa semudah itu"

"Harus ada SPJ dilengkapi SPT dan bukti lainnya. Dan kalau ada kegiatan diawal akan diajukan diakhir bulan"

"Kan nggak bisa juga ada kegiatan langsunh di SPJ kan langsung keluar," 

"Sudah di BPKAD, kalau adminstrasi semua udah lengkap tinggal menunggu aja," tuntasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )