Hantoni Hasan Sebut Perlu Keseriusan Pemerintah Benahi Sistem Zonasi PPDB di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hantoni Hasan menilai perlu adanya keseriusan pemerintah daerah untuk membenahi persoalan yang kerap timbul pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Lampung.

Hantoni mengibaratkan persoalan yang timbul pada sistem PPDB ini seperti penyakit kronis yang mesti segera di obati.

Sebab, menurut dia, persoalan PPDB ini selalu berulang setiap tahunnya yang jika tidak segera di carikan formulasi yang serius maka akan mengorbankan anak bangsa yang tidak mendapat tempat memperoleh pendidikan di sekolah negeri.

“Kuncinya menurut saya adalah butuh keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Kalau memang serius, saya pikir adalah jalan keluarnya,” ungkap Hantoni Hasan kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (28/6/2023).

Hantoni mengutarakan, persoalan PPDB dengan system zonasi yang kerap terjadi setiap tahunnya adalah menyangkut kebijakan yang mesti disempurnakan.

Karenanya, dia memandang perlu adanya pembenahan beberapa hal pada sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB.

“Pada level kebijakannya dan level pelaksanannya. Paling tidak dua hal ini yang mesti dibenahi,” kata Hantoni.

Baca juga: Hantoni Hasan Wacanakan Bangun Sentra Pabrik Pupuk dengan Sistem Zonasi

Baca juga: Hantoni Hasan Soroti Minimnya Lahan Pertanian yang Dimiliki Petani di Lampung

Bakal calon anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini mengutarakan, sistem zonasi ini sedianya dibuat agar ada pemerataan jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

“Tujuan awalnya kan jangan sampai sekolah negeri terutama yang favorit hanya di tempati orang berduit. Tapi orang miskin tidak bisa bersekolah disitu. Nah kan itu tujuan awalnya, namun faktanya kan tidak demikian,” paparnya.

Disisi lain, Hantoni mengatakan, dengan sistem zonasi maka bisa akan ada pemerataan mutuk pendidikan di setiap sekolah negeri.

“Tapi mestinya kan juga diimbangi dengan pembenahan sarana prasarana sekolahnya. Sudah sejauh mana,” katanya.

Hantoni menilai, selama sekolah tersebut belum memadai sarana dan prasarananya maka selama itu pula belum dapat terwujud pemerataan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Karena menurut Hantoni persoalan mutu bukan cuma persoalan input murid yang akan bersekolah.

Jauh dari itu, persoalan sarana prasarana juga akan berkaitan dengan perkembangan mutu sekolah tersebut.

“Kalau sarana prasarananya tidak memadai bagaimana mutu sekolah itu akan berkembang. Otomatis orang kan akan memilih sekolah yang memiliki sarana prasarana lengkap, kalau tidak lengkap maka akan ditinggal peminat,” katanya.

Hantoni pun sepakat jika ada wacana agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meninjau ulang regulasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Mengapa, karena dalam implementasinya, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi masih banyak menimbulkan persoalan. Dan persoalan ini menahun. Perlu adanya keseriusan pemerintah daerah untuk membenahinya,” katanya.

Ketika kelak diberi amanah terpilih sebagai anggota DPR RI, Hantoni bertekat akan memperjuangkan aspirasi pemerataan kualitas dan sarana prasarana sekolah negeri di Lampung.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)