DPRD Lampung Selatan Setujui KUPA PPAS 2023 Meski Dikritik Sejumlah Fraksi

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Sebanyak delapan Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna KUPA-PPAS perubahan APBD kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023 dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi dan dihadiri 40 anggota DPRD.

Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi mengatakan, kesimpulan rapat paripurna DPRD adalah menerima dan menyetujui rancangan KUPAPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023.

"Untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan tahun anggaran 2023 serta prioritas dan plafon perubahan APBD tahun anggaran 2023," kata Hendry Rosyadi, Sabtu (12/8/2023).

Sekretaris DPRD Lampung Selatan Thomas Amirico membacakan, KUPA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023 PA pendapatan daerah senilai Rp 2.291.632.036.600.

"Belanja daerah Rpv2.255.503.363.600, surplus Rp 13.871.327.000, pembiayaan penerimaan sebesar Rp 28.984.337.000," kata Thomas.

"Pengeluaran Rp 15.117.000.000, jumlah pembiayaan netto Rp 13.871.327.000, Silpa nol," ujar Thomas.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengapresiasi, seluruh fraksi-fraksi yang mana menerima dan menyetujui KUPA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan ditandatangani.

"Mudah-mudahan dengan kesepakatan ini, bisa terus kita jalin kebersamaan untuk kepentingan masyarakat Lampung Selatan kedepan yang lebih baik lagi. Mengenai masukan-masukan akan saya buat catatan," ujarnya.

"Saya juta mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh masukan fraksi-fraksi yang mana mengenai PBG. Insyaallah kami akan mencari solusi bagaimana masyarakat yang ingin berinvestasi tidak mengalami suatu kesulitan," ucap Nanang.

Nanang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan Banggar yang telah menyelesaikan pembahasan KUPAPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023.

"Insyaallah amal kebaikan kita di catat oleh Alloh subhanahuwata'ala, masyarakat benar-benar merasakan, pokir bisa terealisasi," ujar Nanang.

Secara bergantian, Fraksi menyampaikan pandangan akhir yakni, Fraksi Gabungan Partai Nasdem Hanura Perindo, PKS, PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, Partai Demokrat, PKB, Golkar.

Pandangan Fraksi PKS menyoroti penurunan target perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dampak turunnya proyeksi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 5.472.199.200.

Turunnya penurunan target perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disoroti Fraksi PKS itu sebesar 30,1 persen.