Pembangunan Dermaga Tanah Merah di Mesuji Terhambat Proses Hibah Lahan

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Pembangunan Dermaga Tanah Merah di Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung, mengalami kendala.

Pasalnya, proses hibah lahan di area lokasi Dermaga Tanah Merah tidak kunjung selesai.

Baca juga: Harga Singkong di Mesuji Lampung Naik Lagi, Kini Rp 1.850/Kg

Baca juga: Mesuji Keluarkan Surat Edaran Tekan Kasus Ispa Dampak El Nino

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Mesuji Budiman Nainggolan, Senin (25/9/2023).

"Tahun ini sudah dianggarkan dana oleh Kemenhub, namun memang belum terealisasi karena terkendala proses hibah lahan belum selesai," ujarnya.

Budiman menyebut, Kemenhub sendiri telah menganggarkan pembangunan Dermaga Tanah Merah di Mesuji Lampung sebesar Rp 5 miliar.

Dijelaskan Budiman lahan di sekitar lokasi Dermaga Tanah Merah bukan milik Pemkab Mesuji ataupun masyarakat.

Melainkan aset lahan tersebut merupakan milik PT CPP.

Sehingga perlu proses hibah lahan dari PT CPP ke Provinsi Lampung.

"Karena fakta di lapangan sendiri memang lahan tersebut milik eks PT DCD, kemudian aset beralih ke PT CPP," ungkapnya.

"Sekarang proses hibah dari PT CPP ke Pemprov Lampung masih belum selesai. Kalau mau tau progresnya bisa konfirmasi dengan Kadishub Provinsi Lampung," sambungnya.

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Hendro Sugiatno mengunjungi Dermaga Tanah Merah di Kecamatan Rawajitu Utara.

Dalam kunjungannya Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Hendro Sugiatno mengatakan kedatangannya itu atas permohonan Gubernur Lampung dalam percepatan pengoperasian Dermaga Tanah Merah.

"Yang rencananya sendiri Dermaga Tanah Merah ini bakal diperuntukkan untuk Dermaga pengangkut komoditi pangan," ujarnya.

Oleh sebab itu, ungkap Hendro saat ini pihaknya mengecek lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebagai Dermaga yang diproyeksikan untuk pengangkut komoditi pangan antar provinsi.