Lampung Tengah Sedot Anggaran Pilkada Terbesar Se-Lampung, Capai Rp 55 M

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Divisi Logistik KPU Lampung Titik Sutriningsih membeberkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Lampung.

Adapun anggaran pemilihan wali kota-wakil wali kota/bupati-wakil bupati di 15 kabupaten/kota di Lampung untuk KPU sebesar Rp 467.434.417.585.

Baca juga: Pilkada Serentak di Lampung Telah Dana hingga Rp 1 Triliun

Baca juga: Jelang Nataru, Tak Ada Lonjakan Uji KIR di Bandar Lampung

Sementara anggaran untuk Bawaslu 15 Kabupaten/Kota sebesar Rp 235.567.295.149.

Dari 15 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU Kabupaten Lampung Tengah tercatat mendapatkan alokasi dana terbesar, yakni Rp55.085.301.500 atau Rp 55 miliar.

Sementara yang terkecil di KPU Metro sebesar Rp 13,6 miliar.

Menurut Titik, KPU Lampung Tengah alokasi dananya terbesar karena penduduknya terbanyak di Provinsi Lampung.

Sementara Metro, merupakan kota yang jumlah penduduknya paling sedikit di Lampung.

Sementara untuk Bawaslu, anggaran terbesar didapat Bawaslu Lampung Utara sebesar Rp 26.694.529.000 dan yang terkecil Bawaslu Metro Rp 6.553.634.000.

Titik melanjutkan, pasca NPHD ditandatangani awal November lalu anggaran pilkada itu belum ada yang turun, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

Meski begitu, seluruh persyaratan telah dipenuhi tinggal menunggu pencairan.

"Pasca NPHD 14 hari kerja anggaran 40 persen didistribusikan kami sedang menunggu," ucapnya.

Terkait pendistribusian kegunaan anggaran, kata Titik, akan mulai digunakan setelah tahapan pilkada dimulai.

"Sejauh ini tahapan pilkada masih dibahas pusat ketika jadwal Pilkada sudah keluar anggaran baru bisa distribusikan," kata dia.

Sementara menurut Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Heriza Kurniawan, anggran pilkada akan diturunkan setelah berkas dinyatakan lengkap.

"Hal ini sempat terkendala karena penentuan nomor rekening KPU maupun Bawaslu ditentukan langsung oleh pusat dan baru terima kemarin dan kami sedang meminta persetujuan dari gubernur setelah itu akan dicairkan dalam waktu secepatnya," kata Heriza Kurniawan.

Sebelumnya diberitakan Provinsi Lampung bersama provinsi lainnya akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

Anggaran untuk pilkada serentak itu baik untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, maupun bupati-wakil bupati mencapai Rp 1,067 triliun.

Anggaran sebesar Rp 1,067 triliun tersebut terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Lampung sebesar Rp 763.391.325.585 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Lampung Rp 303.631.941.149.

Namun, angka di atas belum termasuk dana pengamanan yang akan dialokasi Pemprov Lampung maupun 15 pemda kabupaten/kota.

Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Heriza Kurniawan mengatakan, untuk anggaran pemilihan gubernur-wakil gubernur Lampung 2024 sebesar Rp 364 miliar.

Dana itu dibagi untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung.

"Anggaran Pilkada 2024 untuk KPU sebesar Rp 295.956.908.000 dan untuk Bawaslu sebesar Rp 68.064.646.000. Jadi total kisaran diangka Rp 364 miliar," kata Firsada, Kamis (30/11).

Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024 itu akan didistribusikan dua tahap.

Tahap pertama pencairan 40 persen pada 2023 dan tahap kedua 60 persen pada 2024.

"Tahap pertama 40 persen itu dari APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persennya nanti dari APBD tahun anggaran 2024," jelasnya.

Terkait waktu pencairan kata Firsada, tahap pertama 14 hari setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tahap kedua 5 bulan sebelum dilangsungkannya Pilkada 2024.

"Tahap pertama pencairan KPU Lampung Rp 118 miliar dan Bawaslu Lampung Rp 27 miliar. Kemudian sisa 60 persen dari APBD tahun anggaran 2024 dengan rincian Rp 177 miliar untuk KPU Lampung dan Rp 40 miliar untuk Bawaslu Lampung," jelasnya.

Selain anggaran untuk KPU dan Bawaslu, ada juga anggaran untuk pengamanan pilkada. Namun kata Heriza, besarannya masih dalam bahasan.

"Sementara ini hibah pilkada ada di DPA Kesbangpol TA 2023 baru ada yang KPU dan Bawaslu. Untuk anggaran keamanan TNI/Polri ada di TA 2024 dan angkanya masih dibahas di TAPD," ujarnya.

( Tribunlampung.co.id )