BKPSDM Pesisir Barat Akan Perjuangkan Hak Peserta PPPK Peraih Nilai CAT Tertinggi

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pesisir Barat mengklaim tidak terlibat dalam penambahan nilai (afirmasi) peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memicu polemik.

Kepala BKPSDM Pesisir Barat Sri Agustini mengungkapkan, yang memberikan nilai afirmasi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Penambahan nilai ini yang menetapkan langsung dari BKN, bukan panitia seleksi kabupaten," ungkapnya, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Polemik Seleksi PPPK Pesisir Barat Disorot Ombudsman Lampung

Dijelaskannya, untuk mendapatkan nilai afirmasi tersebut, pada saat pendaftaran seleksi peserta harus melampirkan sertifikat profesi sesuai dengan Surat Keputusan Kemenpan-RB No.650 tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis.

Dalam SK Kemenpan-RB tersebut telah dijelaskan masing-masing sertifikat yang dilampirkan pada setiap formasi berbeda.

"Sertifikat yang dilampirkan itu harus sesuai dengan ketentuan di SK Kemenpan-RB Nomor 650 Tahun 2023, bukan asal sertifikat," bebernya.

Polemik yang terjadi terkait pengumuman kelulusan hasil seleksi PPPK di Pesisir Barat karena ada peserta yang memperoleh nilai CAT tertinggi tapi tidak lulus.

Sementara yang dinyatakan lulus adalah peserta lain yang nilainya lebih rendah.

Peserta itu dinyatakan lulus seleksi karena memperoleh nilai afirmasi dari sertifikat yang dilampirkan.

"Sertifikat ini yang dipertanyakan oleh peserta lain apakah benar asli atau tidak," jelasnya.

Sri menuturkan, pihaknya telah mengecek dan menelusuri kebenaran sertifikat yang dilampirkan oleh peserta itu pada saat pendaftaran.

Ternyata, yang dilampirkan oleh peserta atas nama Wahyuni bukanlah sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam SK Kemenpan-RB No 650 Tahun 2023.

Tetapi yang dilampirkan pada saat pendaftaran itu justru SK Tenaga Kontrak Daerah (SK TKD).

"Kemungkinan ini terjadi karena ada kesalahan sistem sehingga sertifikat itu tidak terbaca dan ia memperoleh tambahan nilai oleh BKN," kata dia.

"Sedangkan kita sendiri selaku panitia seleksi kabupaten tidak memiliki akses untuk memeriksa berkas sertifikat yang dilampirkan pada saat pendaftaran, karena itu kan online," jelasnya.

Ditambahkannya, kesalahan sistem terkait afirmasi ini bukan hanya terjadi di formasi Dinas Pemuda dan Olahraga saja, tapi juga terjadi di formasi Pemadam Kebakaran.

"Kasusnya hampir sama terkait sertifikat. Kedua kasus ini sudah kita kroscek, ternyata memang tidak sesuai dengan ketentuan," ucapnya.

Atas temuan tersebut, panitia seleksi kabupaten telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat laporan kepada BKN.

Dengan harapan kedua peserta yang memperoleh nilai tertinggi di dua formasi teknis yakni di Dispora dan Pemadam Kebakaran bisa kembali memperoleh haknya.

"Mudah-mudahan surat yang kami kirimkan ini dapat diperhatikan oleh BKN, dan pasti akan kami umumkan ulang yang sebenarnya," imbuhnya.

Jika ada opini BKPSDM melakukan kecurangan, kata dia, hal itu tidaklah benar.

Menurut dia, seleksi PPPK diawasi ketat oleh Inspektorat.

Pihaknya justru akan memperjuangkan hak peserta yang seharusnya lulus tetapi dinyatakan tidak lulus.

"Buat apa juga melakukan kecurangan. Itu namanya mezalimi orang lain. Kami akan memperjuangkan hak orang yang seharusnya lulus tetapi dinyatakan tidak lulus," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)